- Sembilan konfederasi buruh mendeklarasikan reformasi SJSN di Jakarta pada 26 Februari 2026 bersama ILO.
- Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hanya 31% pekerja, jauh di bawah standar minimum ILO 50%.
- Terdapat tujuh tuntutan utama, termasuk cakupan universal, reformasi pensiun, dan perluasan JKP.
"Esensi berbangsa dan bernegara yang konteksnya adalah jaminan sosial, bahwa setiap warga negara itu berhak untuk jaminan sosial. Dengan jaminan sosial itu akan meningkatkan derajat martabat setiap individu yang ada di Indonesia," tegas Nunung.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan langkah besar untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal, termasuk mereka yang selama ini belum terakomodasi dalam sistem yang ada.
"Kami juga intens membahas diantaranya 2030 akan mulai diberlakukan jaminan pensiun on... termasuk juga DJSN mendorong bagaimana pekerja bukan penerima upah untuk bisa kita jadikan bagian di dalam program-program pemanfaatan ini."
Komitmen Kawal Reformasi SJSN
Mewakili serikat pekerja, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menekankan bahwa perluasan kepesertaan harus mencakup pekerja maritim, perikanan, migran, pekerja platform digital, serta kelompok pekerja rentan yang belum terjangkau perlindungan.
Lebih lanjut, ia menyatakan komitmen untuk memastikan rekomendasi hasil dialog tidak berhenti pada deklarasi semata, melainkan ditindaklanjuti dalam proses legislasi.
“Saya berharap kita tidak hanya mendeklarasikan dan menandatangani, tapi kita akan follow up dan kita akan tetap berada untuk memastikan bahwa reformasi Undang-Undang SJSN akan menguntungkan kita semua,” pungkas Elly.
Persatuan sembilan konfederasi ini diharapkan menjadi energi baru untuk mengawal revisi UU SJSN yang dijadwalkan masuk prioritas parlemen pada tahun 2027 mendatang, demi memastikan tidak ada satupun pekerja Indonesia yang tertinggal dalam sistem perlindungan negara.
"Hidup pekerja Indonesia!" seru Nunung Nuryartono menutup sambutannya yang disambut riuh para pimpinan buruh.
Baca Juga: Ancaman PHK Gegara Impor Mobil Pick Up India, Buruh Minta KPK Turun Tangan Jaga Uang Rakyat
Reporter: Dinda Pramesti K
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Kementerian HAM Kawal Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok, Dorong Pemulihan Korban
-
Kejagung Tarik Rem! Perintahkan Seluruh Kejati Hentikan Pengumpulan Data Terkait MBG
-
Soal Usulan Hak Angket Ketegangan Polri-Kejagung, Pimpinan DPR: Itu Hak Konstitusional Anggota
-
Bantah Mandek, DPR Libatkan Hotman Paris hingga Akademisi Bahas RUU Perampasan Aset
-
JCW Cium Aroma 'Barter Kasus' di Balik Penghentian Pendataan SPPG Bermasalah oleh Kejaksaan
-
Sopir Truk Crane Tabrak JPO Tendean Diduga Tak Pahami Tinggi Kendaraan
-
3 Hari Masa Kritis AS - Iran, Hingga Perang Meletus Kembali
-
Truk Towing Nyangkut Bikin Macet dan JPO Tendean Rusak Parah, Warga Diimbau Lewat 4 Jalur Alternatif
-
Biar Jelas Siapa yang Benar dan Salah! Gus Yaqut Janji Buka-bukaan di Sidang Korupsi Haji
-
KPK Limpahkan Berkas Korupsi Kuota Haji, Eks Menag Yaqut Segera Disidang