- Yahya Zaini menegaskan anggaran MBG hasil kesepakatan DPR dan Pemerintah yang disahkan menjadi UU APBN.
- Partai Golkar secara institusional tidak terlibat pengelolaan operasional MBG, penanganan diserahkan ke BGN dan yayasan.
- PDI Perjuangan mengklarifikasi bahwa anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun berasal dari porsi anggaran pendidikan nasional.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yahya Zaini, angkat bicara menanggapi polemik anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan disoroti oleh PDI Perjuangan.
Yahya menegaskan, bahwa anggaran program tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah yang telah disahkan secara konstitusional.
Ia menjelaskan, bahwa seluruh fraksi di DPR, termasuk Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), telah menyetujui alokasi anggaran MBG dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) hingga disahkan dalam Sidang Paripurna sebagai UU APBN.
"Terkait dengan Anggaran MBG sudah menjadi kesepakatan antara DPR dan Pemerintah. Semua Fraksi di DPR sepakat dengan anggaran MBG yang telah disepakati oleh Banggar dan disahkan dalam Paripurna DPR sehingga menjadi UU APBN. Termasuk F-PDIP, tidak ada yang menolak waktu pembahasan," ujar Yahya kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Menanggapi isu keterlibatan partai dalam teknis program, Yahya mengklarifikasi bahwa secara kelembagaan, Partai Golkar tidak terlibat dalam pengelolaan operasional MBG.
Menurutnya, pengelolaan program tersebut sepenuhnya merupakan wilayah kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan badan hukum yayasan dan masyarakat luas.
"Golkar secara institusi tidak terlibat dalam pengelolaan MBG karena bukan ranah partai politik. Pola kerja sama dengan yayasan ini merupakan pola yang tepat sehingga bisa mempercepat pelaksanaan MBG," jelasnya.
Yahya memaparkan capaian signifikan dari model kerja sama tersebut. Dalam kurun waktu satu tahun, tercatat telah berdiri lebih dari 22.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 60 juta penerima manfaat.
Menurutnya, prestasi ini sulit tercapai jika hanya dikerjakan sendiri oleh BGN tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.
Baca Juga: Riset Ungkap Fakta di Balik Kritik Medsos Soal MBG
Lebih lanjut, Yahya menekankan bahwa program serupa MBG bukanlah hal baru dan telah sukses diterapkan di banyak negara maju untuk mencetak generasi berkualitas.
Ia mencontohkan Jepang yang telah menjalankan program ini selama 137 tahun, Brazil (71 tahun), Korea Selatan (70 tahun), hingga India (31 tahun).
"Golkar sangat mendukung kesuksesan Program MBG karena tujuannya sangat mulia untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan cemerlang sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas," tambahnya.
Sebagai partai pendukung pemerintah, Golkar berkomitmen untuk terus mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.
Yahya mengakui bahwa jika dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan, hal tersebut harus dipandang sebagai tantangan untuk perbaikan berkelanjutan.
"Sebagai partai pendukung Presiden Prabowo, Golkar sangat mendukung Program MBG. Kalau dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan dan kelemahan, itu merupakan tantangan yang harus diperbaiki dan dibenahi terus-menerus," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Riset Ungkap Fakta di Balik Kritik Medsos Soal MBG
-
PDIP Larang Keras Kadernya Cari Untung dari Program MBG, Apa Alasannya?
-
5 Fakta Keracunan MBG Cimahi: Pengelola Minta Maaf, Menu Ini Diduga Jadi Penyebab
-
Model Baru MBG Lansia: Dimasak di SPPG, Diantar Pokmas dan Pendamping Sosial
-
Fenomena Rakyat Menentang MBG, Justru Disebut Lawan HAM?
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Bupati Mimika Johannes Rettop Raih KWP Award 2026, Kepala Daerah Paling Inovatif
-
Bahlil Lapor ke Prabowo, Pasokan Minyak Rusia untuk RI Masuk Tahap Akhir
-
Penampakan Duit Rp11 Miliar yang Disita Kejagung dari Kantor Produser Film Agung Winarno
-
BGN Prioritaskan Motor Listrik untuk Wilayah Terpencil
-
Duel Maut Lawan Beruang: Petani Karet di OKU Luka Parah hingga Dilarikan ke RS
-
Kejagung Sita Uang Tunai dan Emas di Kantor Tersangka TPPU Zarof Ricar
-
Amerika Serikat Siapkan 10.000 Tentara Tambahan Antisipasi Perang Lanjutan Melawan Iran
-
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di UBL Memanas, Dosen Terduga Pelaku Laporkan Balik Mahasiswi
-
Walhi Soroti Pertemuan Satgas PKH dengan Gubernur Sherly Tjoanda, Ada Apa?
-
RUU Pemilu Jadi Tarik Ulur: Demokrat Nilai Tak Perlu Buru-Buru, Golkar Minta Segera Dibahas