- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meluruskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak mengurangi anggaran pendidikan sekolah.
- Semua program pendidikan periode sebelumnya tetap berjalan dan bahkan ditambah, seperti program Sekolah Rakyat dan renovasi sekolah.
- Pemerintah menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan guru non-ASN menjadi Rp2 juta pada tahun lalu.
"Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun. Diwadahi oleh Mendikdasmen," kata Teddy.
Selain Sekolah Rakyat, Teddy menyampaikan program pendidikan yang dijalankan di pemerintahan Prabowo, yakni pengadaan TV digital untuk digitalisasi pembelajaran siswa dan guru di sekolah. Pada 2025, sudah ada 280.000 TV yang didistribusikan ke 280.000 sekolah, dan jumlahnya akan ditingkatkan.
"Belum lagi nanti ada sekolah Garuda, ada sekolah terintegrasi, ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat, sedang berjalan. Jadi, saya mau sampaikan, tidak ada program yang tidak dilanjutkan, semua program berjalan dan bahkan ditambah," kata Teddy.
Selanjutnya, Teddy menjawab ihwal anggapan yang menyebut guru tidak diperhatikan. Teddy memberi contoh bahwa pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan guru, contohnya insentif untuk guru honorer.
Ia mengatakan meski secara kewenangan guru honorer ada di bawah pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat memberi insentif.
"Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif dan baru naik di zaman Presiden Prabowo, menjadi Rp400 ribu. Jadi Anda bayangkan, selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik. Baru naik di tahun lalu. Menjadi Rp400 ribu," kata Teddy.
Perhatian berikutnya dari pemerintah kepada guru, yakni pemberian tunjangan guru non-ASN.
"Jumlahnya berapa? Dari Rp1,5 juta tahun lalu naik menjadi Rp2 juta," kata Teddy.
Teddy menyampaikan saat ini mekanisme pemberian tunjangan honor kepada guru dilakukan melalui transfer langsung kepada guru, dari yang sebelumnya melalui daerah. Instruksi tersebut diminta langsung oleh kepala negara pada tahun lalu.
Baca Juga: DPR Resmi Masukkan Anggaran Makan Bergizi Gratis ke Pos Pendidikan, Segini Angkanya!
"Jadi yang mau saya sampaikan di sini, tidak ada program pendidikan yang dikurangi, atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya," kata Teddy.
Teddy sekaligus memberikan tanggapan perihal kritik dari PDI Perjuangan terkait anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang masuk dalam anggaran pendidikan sebagaimana Perpres Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun 2026.
"Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, di tahun ini Rp769,1 triliun itu 20 persen. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak isinya, peruntukannya. Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira," tutur Teddy.
"Dan tadi, semua hal itu adalah, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan," tandasnya.
Berita Terkait
-
DPR Resmi Masukkan Anggaran Makan Bergizi Gratis ke Pos Pendidikan, Segini Angkanya!
-
Golkar Tegaskan Anggaran MBG Disepakati Bulat di DPR: Tak Ada yang Menolak, Termasuk PDIP
-
Riset Ungkap Fakta di Balik Kritik Medsos Soal MBG
-
PDIP Larang Keras Kadernya Cari Untung dari Program MBG, Apa Alasannya?
-
5 Fakta Keracunan MBG Cimahi: Pengelola Minta Maaf, Menu Ini Diduga Jadi Penyebab
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Terima Penghargaan KWP Award 2026, Rizki Faisal: Jarak Geografis Tak Boleh Halangi Hak Hukum Warga
-
Jakarta Waspada Ledakan Kasus ISPA, Gubernur Pramono: El Nino Mengancam hingga September!
-
Dukung Iran, Organisasi Houthi Siap Blokir Jalur Minyak Laut Merah
-
Apa Itu OSD HMT ITB? Mengenal Tradisi Musik Mahasiswa Tambang yang Sarat Lirik Mesum
-
Golkar Desak RUU Pemilu Segera Dibahas Jika Ingin Ada Perubahan: Akhir Tahun Tahapan Dimulai!
-
Analis Beberkan Dampak Mengerikan Bagi Asia Jika Iran Tutup Laut Merah
-
Kata Nelayan Ciliwung Soal Ikan Sapu-sapu: Jadi Hama Sekaligus Bahan Baku Cilok
-
Mendadak! Warga China Berbondong Mempelajari Sejarah Iran, Lho Ada apa?
-
Manuver Diam-diam Jepang demi Selat Hormuz, Hubungi Iran Minta Hal Ini
-
Jangan Diam! Siulan dan Chat Mesum Bisa Dipidana, Begini Cara Lapor Kekerasan Seksual Verbal