Diduga Terlibat 'Permainan' Pengadaan, Ini Alasan KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia A. Rafiq

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Pekalongan, Fadia A. Rafiq, berkaitan dengan proses pengadaan.

Namun, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, belum mengungkapkan komoditas yang pengadaannya menjadi masalah dalam perkara tersebut.

"Dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Budi lebih lanjut mengatakan, Fadia A. Rafiq ditangkap dalam operasi senyap bersama dua orang lainnya yang merupakan orang kepercayaan sekaligus ajudannya.

Fadia bersama dua orang lainnya tersebut telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan secara intensif.

"Dan pararel, tim saat ini juga sedang berada di Pekalongan," ungkap Budi.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

Dengan adanya operasi ini, KPK setidaknya telah melakukan tujuh OTT sepanjang 2026. Adapun operasi pertama pada 2026 adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.

Kemudian, KPK juga melakukan OTT dalam kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi.

Baca Juga: KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia A. Rafiq di Semarang, Dua Orang Kepercayaan Ikut Diamankan

Ketiga, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa.

Selanjutnya, KPK melakukan dua OTT pada waktu yang sama, yakni kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta kasus dugaan korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Terbaru, KPK melakukan OTT terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan sengketa lahan.