Gejolak Timur Tengah Jadi Sorotan! IKA-PMII Undang Wamenkeu Bahas Dampak Ekonomi Nasional

Suara.com - Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) resmi menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Grand Mercure, Ancol. Forum strategis ini dihadiri oleh jajaran petinggi organisasi serta sejumlah tokoh nasional penting lainnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PB IKA-PMII Fathan Subchi, Sekjen Nur Purnamasidi, dan Bendahara Umum Arif Rahman. Selain internal organisasi, hadir pula Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung, Ketua KPU RI Moch. Afifuddin, serta Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Ketua Umum PB IKA-PMII, Fathan Subchi, menjelaskan bahwa Rapimnas ini merupakan langkah awal kepengurusannya untuk memperkuat fondasi organisasi. Ia menekankan bahwa tahun pertama kepemimpinan ini akan difokuskan sepenuhnya pada konsolidasi internal.

"Ini adalah rapat pimpinan pertama di kepengurusan kami. Fokus tahun pertama adalah konsolidasi. Kami telah melakukan penataan dan melantik 16 hingga 17 Pengurus Wilayah (PW). Semangat pengurus di daerah luar biasa, terutama di wilayah Indonesia Timur," ujar Fathan dalam sambutannya, Kamis (5/3/2026) malam.

Memasuki tahun kedua, Fathan memproyeksikan IKA-PMII akan melakukan transformasi lebih luas guna memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Diskusi dalam forum ini juga menyoroti dampak situasi global, termasuk gejolak geopolitik di Timur Tengah, terhadap kondisi ekonomi dan pangan nasional.

"Setelah memperkuat ikatan alumni, kami akan fokus pada kontribusi global. Kami mengundang Bapak Wamenkeu untuk memberikan gambaran mengenai situasi ekonomi di tengah konflik bersenjata antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel saat ini," tambahnya.

Senada dengan hal itu, Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas, Zainul Munaschin, menegaskan komitmen IKA-PMII untuk berperan aktif dalam penguatan ekonomi nasional melalui kolaborasi dengan pemerintah. Program-program yang diusung meliputi dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG), Kopdes Merah Putih, hingga inisiasi Sekolah Rakyat.

Zainul memperingatkan bahwa dinamika politik internasional di Timur Tengah berpotensi memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran perwakilan Kementerian Keuangan dipandang krusial untuk memberikan pemahaman mengenai langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah.

"Dinamika politik internasional saat ini sangat menantang. Agresi militer di Timur Tengah tentu berimbas pada ekonomi kita. Kami ingin mengetahui sejauh mana mitigasi yang telah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak tersebut," pungkas Zainul.

Baca Juga: Gus Yahya Yakin Presiden Prabowo Punya Modal Kuat Jadi Mediator Konflik Timur Tengah