- Anggota Komisi III DPR RI dari PKB, Abdullah, mendorong penguatan besar-besaran terhadap Baharkam Polri pada RDP Rabu (11/3/2026).
- Abdullah menekankan keberhasilan Polri harus diukur dari pencegahan kejahatan, bukan hanya penegakan hukum represif seperti penangkapan.
- Ia mengkritik anggaran Polri yang belum fokus pada fungsi pencegahan Baharkam dibandingkan satuan taktis seperti Brimob.
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mendorong penguatan besar-besaran terhadap Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri.
Menurutnya, keberhasilan institusi kepolisian seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap, tetapi seberapa efektif kejahatan mampu dicegah.
Hal tersebut disampaikan Abdullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kabaharkam Polri di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (11/3/2026).
Abdullah menilai, selama ini publik lebih banyak disuguhi aksi penegakan hukum yang bersifat represif, seperti penangkapan oleh Reskrim atau pemberantasan narkoba.
Padahal, ruh utama kepolisian adalah fungsi preventif (pencegahan) yang ada di pundak Baharkam.
"Tujuan adanya kepolisian ini bukan untuk menangkap masyarakat, tapi lebih mengutamakan mencegah terjadinya kejahatan. Baharkam ini adalah tulang punggung wajah kepolisian, ujung tombak—bahkan ujung tembok—kita di sana," ujarnya.
Ia menyayangkan selama ini Baharkam kurang mendapat eksposur dan apresiasi dari publik karena kinerjanya yang tidak "atraktif" di media.
"Publik menilai penegakan hukum dengan cara menangkap itu adalah prestasi. Harusnya dicari konsep bagaimana Baharkam yang memang eksposurnya tidak menarik ini bisa lebih diapresiasi publik," tambahnya.
Dalam interupsinya, Abdullah juga menyoroti dilema peran antara Baharkam (khususnya Sabhara) dengan Korps Brimob yang lebih bersifat paramiliteristik atau taktis.
Baca Juga: Bareskrim Kejar 2 Anak Buah Ko Erwin yang Masuk DPO, Diburu hingga ke Kalimantan
Ia melihat ada kecenderungan Polri lebih sering memunculkan Brimob dengan kendaraan taktis dan senjata lengkap saat menghadapi gejolak masyarakat atau demonstrasi.
"Padahal ketika Sabhara (Baharkam) yang ditonjolkan, mereka berhadapan dengan karakter masyarakat yang berbeda; tidak pegang senjata, tidak ada kendaraan taktis. Ini lebih humanis," tegasnya.
Lebih lanjut, Abdullah mengkritik komposisi anggaran Polri yang dinilainya belum berpihak pada fungsi pencegahan.
Ia melihat anggaran saat ini masih menitikberatkan pada satuan taktis seperti Brimob untuk selalu tampil di depan.
"Kita lihat komposisi anggarannya tidak menunjukkan penguatan preventif. Lebih menunjukkan Brimob yang harus selalu tampil di depan ketika ada gejolak. Ini dilematis, sedangkan Baharkam yang merupakan wajah baik Polri malah tidak dilirik publik dan tidak ada indikator kesuksesannya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Abdullah menegaskan bahwa Fraksi PKB mendukung penuh upaya Kabaharkam untuk memperkuat fungsi pencegahan agar polisi hadir di tengah masyarakat sebelum kejahatan terjadi.
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
Terkini
-
Proyek LRT Jakarta Velodrome-Manggarai Rampung Agustus 2026
-
Praperadilan Ditolak, Kubu Yaqut Sebut Hakim Hanya Menyoroti Alat Bukti
-
Zionis Kiamat! Warga Israel Kocar Kacir Dihujani Rudal
-
Perjanjian Dagang RIAS Digugat ke PTUN, DPR Dikritik Tak Kritis Jalankan Fungsi Pengawasan
-
Ikuti Jejak Eggi Sudjana, Tersangka Rismon Ajukan Restorative Justice di Kasus Ijazah Jokowi
-
Durasi Perang Iran Tidak Pasti, Donald Trump Plin-plan?
-
12 Hari Serangan AS-Israel ke Iran: 1.300 Warga Sipil Tewas, 10.000 Target Diklaim Dibom
-
HUT ke-12 Suara.com, Menteri HAM Natalius Pigai: I Love You, Tetaplah Kritis dan Imparsial
-
Ultah ke-12, Deretan Karangan Bunga Pejabat hingga BUMN Penuhi Kantor Baru Suara.com di Palmerah
-
Zionis Israel Makin Tersiksa dengan Rudal Iran, Tidur Makin Tak Nyenyak Takut 'Lewat' Mendadak