Gaji Rp 8,2 M Belum Dibayar, Aktivis-Influencer Sedunia Tuntut Badan Propaganda Israel

Suara.com - Mesin propaganda global Israel, yang dikenal dengan sebutan Hasbara, kini tengah menghadapi badai internal yang serius. Banyak pemengaruh alias influencer termasuk di wilayah Asia seperti Indonesia, menuntut mereka karena gaji belum dibayar.

Mereka menuntut pembayaran gaji dan biaya operasional senilai jutaan shekel yang belum dibayarkan sejak pecahnya konflik pada Oktober 2023.

Menurut laporan harian ekonomi Israel, Calcalist, Sabtu (14/3/2026), Direktorat Diplomasi Publik Nasional Israel kini berada di bawah tekanan hukum dari berbagai pihak yang merasa dirugikan.

Para penggugat terdiri dari perusahaan penyedia jasa studio, aktivis media sosial, hingga influencer yang disewa untuk membentuk opini publik internasional di tengah meningkatnya kecaman global terhadap tindakan Israel di Jalur Gaza.

Dua perusahaan swasta yang menyediakan fasilitas studio bagi para pemimpin Israel serta mendanai berbagai aksi aktivisme di Eropa, menuntut total dua juta shekel atau sekitar Rp10,1 miliar.

Krisis ini mengungkap sisi gelap dari balik layar upaya Israel untuk mempertahankan narasi mereka di panggung dunia.

Pekerjaan yang Berantakan dan Tunggakan Studio Netanyahu

Laporan tersebut merinci bahwa Direktorat Hasbara mengalami kekurangan staf yang akut setelah 7 Oktober 2023.

Hal ini memaksa pemerintah untuk merekrut lusinan aktivis independen dan kontraktor swasta secara terburu-buru.

Baca Juga: Kisah Unik Pernikahan Mojtaba Khamenei dan Zahra yang Gugur Dibom Israel-AS

Namun, proses rekrutmen yang tidak terorganisir ini justru memicu masalah keuangan di kemudian hari.

Banyak influencer dan aktivis tidak dipekerjakan secara resmi oleh negara, melainkan melalui pihak ketiga.

Berdasarkan laporan tersebut, "perusahaan produksi swasta menjadi saluran pembayaran bagi mereka yang mewakili Israel di luar negeri".

Namun, sistem ini terbukti gagal memberikan kepastian hak bagi para pekerja. Salah satu kontraktor yang bekerja sama dengan direktorat tersebut mengklaim bahwa “pekerjaannya selalu berantakan”.

Ketidakteraturan ini bahkan menyentuh fasilitas bagi pejabat tinggi. Sebuah perusahaan yang menyediakan studio khusus bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk keperluan wawancara internasional, kini menuntut lebih dari setengah juta shekel atau setara Rp 2,7 miliar karena jasa mereka belum dibayar.

Selain itu, sebuah perusahaan bernama Intellect menuntut lebih dari 1,5 juta shekel atau Rp 8,2 miliar dari Kantor Perdana Menteri.

Perusahaan ini mengklaim telah "mendanai penerbangan ke Den Haag, yang digunakan oleh para aktivis influencer yang beroperasi melawan demonstrasi pro-Palestina menjelang persidangan di pengadilan Den Haag".

Eylon Levy dan Lelahnya Mengejar Hak

Salah satu sosok paling menonjol dalam upaya Hasbara Israel adalah Eylon Levy.

Pria berkebangsaan Inggris-Israel, yang sempat menjadi juru bicara resmi pemerintah hingga Maret 2024 ini, mengakui adanya masalah pembayaran tersebut.

Meski mengakui bahwa pemerintah masih berhutang kepadanya, Levy menyatakan telah lelah mencoba menagih uang tersebut dan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam gugatan hukum.

Meskipun tidak lagi bekerja secara resmi untuk pemerintah, Levy tetap aktif melakukan upaya Hasbara melalui akun media sosialnya yang memiliki 250.000 pengikut.

Dalam salah satu unggahannya yang kontroversial, ia menyerang sikap pemerintah Inggris terhadap Iran.

"Pemerintah Inggris sepenuhnya menyangkal bahwa Iran menyerang Inggris. Mereka mencoba membunuh tentara Inggris," tulis Levy di akun X miliknya.

Ia juga secara terbuka mendesak pengusiran duta besar Iran dari Inggris dengan menyebutnya sebagai negara musuh.

Anggaran Pendidikan Dialihkan untuk Propaganda

Menanggapi gugatan yang ada, Kantor Perdana Menteri Israel mengakui adanya "ketidakteraturan dalam praktik kontrak direktorat diplomasi publik".

Namun, pihak mereka menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut karena prosedur hukum sedang berlangsung.

Kegagalan pembayaran ini terjadi di tengah besarnya anggaran yang sebenarnya telah dialokasikan oleh pemerintah Israel untuk urusan propaganda.

Sejak Oktober 2023, upaya Hasbara juga dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Diaspora dengan dana yang sangat besar untuk menyebarkan narasi yang membantah tuduhan kejahatan perang dan genosida.

Pada September lalu, pemerintah Israel bahkan menyetujui tambahan anggaran sebesar 150 juta shekel atau USD 49 juta untuk upaya Hasbara di Kementerian Luar Negeri.

Dana tambahan ini ditambahkan ke anggaran yang sudah ada sebesar 520 juta shekel (USD170 juta).

Yang menarik perhatian publik adalah fakta bahwa dana tambahan tersebut diambil dari anggaran pendidikan tinggi.

Langkah ini diambil setelah upaya diplomasi publik Israel dianggap gagal di banyak lini internasional.

Di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Gideon Saar, direktorat baru dibentuk untuk mempekerjakan lebih banyak blogger dan influencer media sosial guna memperbaiki citra negara di mata dunia.

Upaya ini terus meluas hingga tahun 2025. Pada Mei 2025, Kementerian Diaspora di bawah Amichai Chikli menawarkan kepada pemerintah daerah pemukiman dana hingga satu juta shekel (USD325.000) untuk melakukan kegiatan Hasbara baik di dalam maupun luar negeri.

Meski dana besar terus digelontorkan, tuntutan hukum dari para mantan pekerja ini menunjukkan adanya keretakan besar dalam manajemen operasional propaganda Israel.