- Presiden Prabowo mengkaji pemotongan gaji menteri dan DPR sebagai respons isu konflik Timur Tengah dan stabilitas ekonomi.
- Indonesia belajar dari Pakistan yang menerapkan penghematan ekstrem seperti WFH dan pemotongan hari kerja pemerintah.
- Penghematan juga meliputi pemangkasan konsumsi BBM kementerian dan penghentian belanja fasilitas non-mendesak pemerintah.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengakui tengah mengkaji wacana pemotongan gaji menteri-menteri kabinetnya, serta anggota DPR RI.
Melalui kajian itu, Prabowo mengirimkan pesan kuat kepada seluruh jajaran kabinetnya untuk segera bersiap menghadapi dampak buruk dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas.
Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta pada Jumat (13/3) pekan lalu, Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh lengah dan harus mengambil langkah proaktif guna melindungi stabilitas ekonomi nasional, terutama terkait konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Kekhawatiran global terhadap gangguan pasokan energi dan lonjakan harga komoditas menjadi alasan utama di balik instruksi ini.
Prabowo menyoroti bahwa sejumlah negara sudah mulai melakukan "ikat pinggang" secara drastis untuk menghindari krisis ekonomi yang lebih dalam.
Belajar dari Langkah Drastis Pakistan
Dalam arahannya, Presiden Prabowo secara spesifik memberikan contoh kebijakan ekstrem yang diambil oleh pemerintah Pakistan.
Negara tersebut dinilai sangat responsif dalam menyikapi situasi kritis di Timur Tengah dengan menerapkan kebijakan yang sebelumnya hanya terlihat saat masa pandemi Covid-19.
Pakistan memperlakukan ancaman ekonomi saat ini sebagai critical measures yang membutuhkan pengorbanan dari seluruh elemen, termasuk jajaran pemerintahan tertinggi.
Baca Juga: Hashim Jamin Perusahaan Afiliasi Prabowo Tak Ikut Tender Program 3 Juta Rumah
"Kita juga harus ambil langkah proaktif. Artinya soal menghemat konsumsi BBM. Kita tak bisa anggap semua aman. ya kita bersyukur aman, tapi kita tidak ada upaya kurangi konsumsi BBM," kata Prabowo di hadapan para menteri, dikutip hari Senin (16/3/2026).
Presiden membeberkan, Pakistan telah menerapkan kebijakan 50 persen work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi seluruh kantor pemerintah maupun swasta.
Tidak hanya itu, hari kerja pun dipotong menjadi hanya empat hari dalam seminggu.
Langkah ini secara instan mampu menekan mobilisasi massa dan penggunaan energi di perkantoran secara signifikan.
Pangkas Gaji Anggota DPR dan Kabinet
Hal yang paling mencolok dari model penghematan Pakistan yang disorot Prabowo adalah soal transparansi dan keadilan anggaran.
Berita Terkait
-
Hashim Jamin Perusahaan Afiliasi Prabowo Tak Ikut Tender Program 3 Juta Rumah
-
Sinyal Gaji Pejabat dan DPR Bakal Dipotong, Prabowo Siapkan Strategi Hadapi Krisis Global
-
Video Alumni 'Protes' ke Prabowo Gara-Gara Sekolahnya Baru Bagus Setelah Lulus Viral di Medsos
-
Prabowo Tegaskan Tak Ada Rencana Ubah Batas Defisit 3 Persen, Kecuali Keadaan Darurat
-
Di Tengah Krisis Global, MBG Jadi Penyelamat Pertumbuhan Ekonomi di Akar Rumput
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga