Perang Iran vs AS-Israel Picu Krisis Energi, PBB: Saatnya Beralih ke Energi Terbarukan

Suara.com - Gangguan pasokan energi global akibat perang Iran menjadi peringatan serius bagi negara-negara yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Hal ini disampaikan Kepala Iklim PBB Simon Stiell dalam forum Green Growth Summit di Brussels.

Dalam pidatonya, Stiell menegaskan bahwa ketergantungan pada energi fosil membuat dunia rentan terhadap krisis berulang.

Ia mendesak pemerintah untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan demi menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan energi.

“Kerja sama iklim adalah solusi dari kekacauan yang terjadi saat ini,” ujar Stiell.

Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dilaporkan telah mengganggu sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Dampaknya, terjadi kelangkaan energi dan lonjakan harga di berbagai negara.

Stiell menyebut situasi ini sebagai pelajaran yang seharusnya tidak diabaikan. Menurutnya, terus mengandalkan energi fosil justru memperbesar risiko krisis serupa di masa depan.

“Ini benar-benar tidak masuk akal. Sejarah menunjukkan krisis energi fosil akan terus terjadi berulang kali,” tegasnya.

Sebagai alternatif, Stiell mendorong negara-negara—terutama di Eropa—untuk memperkuat kebijakan energi terbarukan. Selain lebih ramah lingkungan, energi bersih dinilai lebih stabil dan tidak mudah terdampak konflik global.

Ia juga menyoroti dampak ekonomi dari krisis iklim. Dalam satu musim panas saja, cuaca ekstrem di Eropa menyebabkan kerugian hingga 43 miliar euro. Di sisi lain, industri bahan bakar fosil masih menerima subsidi besar dari pemerintah di berbagai negara.

Baca Juga: Netanyahu Buka Suara! Kirim Pesan Keras ke Teheran Usai Klaim Tewaskan Ali Larijani

“Ketergantungan pada impor energi fosil akan membuat negara terus terjebak dalam krisis, dan masyarakat yang akhirnya menanggung biayanya,” kata Stiell.

Dampak krisis energi ini sudah terasa di berbagai negara. Pakistan menutup sekolah sementara untuk menghemat bahan bakar. India mengalami kelangkaan gas memasak hingga memicu protes. Sementara Bangladesh, Myanmar, dan Filipina mulai menerapkan pembatasan penggunaan energi.

Menurut analis dari Asia Society Policy Institute, Kate Logan, pernyataan Stiell menunjukkan nada yang lebih mendesak dibanding biasanya.

“Situasi global saat ini membuat kebutuhan untuk meninggalkan energi fosil menjadi semakin jelas,” ujarnya.

Stiell menegaskan, energi terbarukan dapat menjadi solusi jangka panjang karena tidak bergantung pada jalur distribusi yang rentan konflik.

“Sinar matahari tidak bergantung pada jalur pelayaran yang sempit dan rawan. Angin juga tidak membutuhkan perlindungan militer,” katanya.

Meski transisi energi juga memiliki tantangan, para ahli menilai sistem energi berbasis terbarukan lebih tersebar dan tidak mudah terganggu seperti minyak dan gas.

Di tengah ketidakpastian global, PBB menilai percepatan transisi energi bersih bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk mencegah krisis yang lebih besar di masa depan.