Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya

Kebijakan final rencananya akan disampaikan kepada publik dalam waktu dekat setelah masa libur Lebaran usai.

"Belum (diputuskan), tadi kan sudah dijelaskan sedang kita godok untuk kita finalkan. Sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat. Iya (setelah Lebaran)," katanya.

Saat ditegaskan apakah wacana WFH ini akan berlaku juga untuk swasta, Prasetyo menegaskan bahwa wacana masih fokus pada pegawai pemerintahan.

"Lho swastanya, makanya tadi itu kan belum tentu berlaku untuk semua. Kemungkinan untuk masalah WFH kita berlakukan untuk kantor pemerintahan, bukan untuk sektor-sektor, apalagi sektor pelayanan publik. Itulah makanya kita butuh waktu untuk kita godok dulu," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia tengah menggodok kebijakan baru terkait pola kerja masyarakat di tengah fluktuasi kondisi ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema kerja fleksibel atau work from home (WFH) sebagai langkah strategis merespons kenaikan harga minyak dunia yang terus membayangi stabilitas ekonomi nasional.

Kebijakan ini diproyeksikan tidak hanya menyasar pegawai di lingkungan pemerintahan, tetapi juga membuka ruang bagi sektor swasta untuk menerapkan pola serupa.

Langkah ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika global yang berdampak langsung pada biaya energi dan mobilitas masyarakat di kota-kota besar.

Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Airlangga menekankan bahwa kajian mendalam sedang dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan ini.

Baca Juga: Kasatgas PRR: Rehabilitasi Pascabencana Tetap Prioritas, Kehadiran Presiden Jadi Bukti

Fokus utama dari skema WFH ini adalah menciptakan efisiensi di berbagai lini, terutama dalam penggunaan energi fosil yang harganya sangat bergantung pada pasar internasional.