DPRD Minta Pemprov DKI Kendalikan Lonjakan Pendatang Usai Lebaran

Suara.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperketat pengawasan terhadap arus masuk pendatang baru setelah Idul Fitri. Menurutnya, lonjakan urbanisasi pasca-Lebaran merupakan fenomena tahunan yang perlu ditangani secara serius.

“Jakarta tidak bisa menutup diri, tetapi juga tidak boleh terlalu longgar tanpa kontrol. Banyak pendatang datang tanpa keterampilan dan kepastian kerja,” ujar Kevin di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Ia menilai, masuknya pendatang dalam jumlah besar berpotensi memperparah kepadatan ibu kota sekaligus menambah tekanan pada lapangan kerja yang sudah terbatas. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berdampak langsung pada kesejahteraan warga yang telah lama tinggal di Jakarta.

Kevin menegaskan, pemerintah harus tetap memprioritaskan perlindungan dan kesejahteraan warga Jakarta.

“Jangan sampai warga kita justru terpinggirkan karena arus pendatang yang tidak terkendali,” katanya.

Untuk itu, ia mendorong Pemprov DKI memperkuat sistem pendataan pendatang baru secara berjenjang hingga tingkat RT/RW melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pendatang juga diminta memiliki identitas jelas, tujuan kedatangan yang pasti, serta tempat tinggal yang layak.

Selain pengawasan administratif, Kevin mengusulkan kebijakan yang lebih selektif berbasis kesiapan ekonomi. Artinya, pendatang yang masuk ke Jakarta diharapkan benar-benar siap bekerja dan berkontribusi, bukan justru menambah beban sosial.

Ia juga menekankan pentingnya langkah proaktif dari pemerintah daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan. Menurutnya, tanpa pengelolaan yang tepat, lonjakan pendatang berisiko menjadi persoalan sosial di kemudian hari.

“Kalau tidak dikelola serius, ini bisa jadi bom waktu sosial. Pendekatannya harus strategis dan berpihak,” ujarnya.

Baca Juga: Kala Prabowo Temui Rakyat di Permukiman Kumuh Bantaran Rel Senen

Kevin mengingatkan, kegagalan mengendalikan arus pendatang dapat membuat warga Jakarta tersisih dari aktivitas ekonomi di kotanya sendiri.

“Jakarta harus tetap terbuka, tetapi tidak boleh kehilangan kendali. Jangan sampai warga Jakarta menjadi penonton di kotanya sendiri,” tegasnya.