Korsel Bagi-bagi Duit Tak Mau Warganya Hidup Susah saat Harga BBM Naik

Suara.com - Pemerintah Korea Selatan baru saja merumuskan langkah besar dengan mengajukan dana tambahan sebesar 26,2 triliun won.

Nilai fantastis yang setara dengan Rp290 triliun ini disiapkan untuk meredam guncangan ekonomi akibat konflik global.

Fokus utama dari kebijakan ini adalah melindungi daya beli masyarakat dari lonjakan harga bahan bakar minyak yang tidak terkendali.

Ketegangan yang terus memanas di kawasan Timur Tengah menjadi pemicu utama munculnya kebijakan darurat finansial ini.

Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas ekonomi dalam negeri tetap terjaga di tengah ketidakpastian situasi internasional.

"Gelombang besar krisis dengan cepat mendekati perekonomian kami, didorong oleh peningkatan tajam tentang ketidakpastian di dalam dan luar negeri akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah," kata Menteri Perencanaan dan Anggaran Korsel Park Hong-keun pada Selasa.

Kabinet telah memberikan lampu hijau terhadap usulan yang menitikberatkan pada tiga sektor krusial bagi ketahanan nasional.

Prioritas pertama adalah merespons harga minyak yang melambung tinggi demi menjaga kelangsungan hidup warga sipil.

Selain itu, pemerintah berkomitmen meminimalkan potensi kerugian industri sekaligus memperkuat rantai pasok dalam negeri.

Baca Juga: Riset NEXT: Daya Beli Masyarakat Meningkat di Lebaran 2026, Uang Beredar Tembus Rp 1.370 T

Penyebab utama gejolak ini adalah penutupan akses di Selat Hormuz yang menghambat distribusi energi dunia.

Gangguan pasokan ini bermula sejak aksi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu.

Kondisi tersebut sangat memukul Korea Selatan yang selama ini sangat bergantung pada sumber energi impor.

Menteri Hong-keun menambahkan bahwa harga minyak tinggi dan inflasi memberikan beban lebih berat kepada kelompok rentan, termasuk pemilik usaha kecil dan generasi muda di Korea Selatan.

Untuk mengatasi beban tersebut, pemerintah akan menyalurkan bantuan tunai langsung dengan total nilai Rp53,1 triliun.

Dana ini ditujukan bagi 70 persen penduduk yang masuk dalam kategori kelompok berpenghasilan paling rendah.