3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Investigasi Menyeluruh: Jangan Terburu-Buru Tarik Pasukan

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyampaikan duka mendalam sekaligus memberikan respons tegas atas gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia di bawah bendera UNIFIL di Lebanon.

Ia menjelaskan, bahwa keberadaan pasukan Indonesia di sana merupakan bagian dari komitmen internasional berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengamankan zona demiliterisasi.

“Jadi satuan UNIFIL itu dibentuk atas dasar resolusi dari Dewan Keamanan PBB nomor 425, 426, 1701 tahun 2006. Itu ya. Dan kemudian Indonesia berkontribusi menjadi pasukan yang terbesar yang dikirim ke sana. Ada empat mandat ya. Misalnya saja salah satu di antaranya itu mengamankan DMZ, Demilitarized Zone ya, antara wilayah Hizbullah dengan wilayah Israel,” ujar TB di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia memaparkan bahwa para prajurit tersebut gugur dalam dua insiden berbeda saat menjalankan tugas.

“Tugas pasukan kita yang terbesar yang dikirim itu kalau tidak salah sudah ke Kongo, Konga ya. Komando Garuda itu ke-23 S ya, begitu. Dan kemudian jumlahnya sekitar 1.060 orangan ya. Mereka sedang melaksanakan tugas, kemudian dalam tugas itu ada di box yang pertama gugur karena tembakan artileri. Yang kedua gugur dua orang karena sedang konvoi ada ledakan kemungkinan ada ranjau yang dipasang,” jelasnya.

Atas peristiwa tragis tersebut, TB mendesak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk bersikap proaktif dalam menuntut investigasi menyeluruh kepada Dewan Keamanan PBB guna mencari pihak yang bertanggung jawab.

“Nah, untuk itu kita harus mendorong yang namanya permintaan untuk melakukan investigasi lewat perwakilan kita, ada perwakilan di sana, perwakilan tetap yang kemudian, yang kemudian ya meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk melakukan investigasi. Itu yang pertama,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pemberian sanksi atau punishment jika ditemukan adanya unsur kesalahan atau pelanggaran, termasuk jika melibatkan pihak Israel.

“Yang kedua kita meminta juga agar Kementerian Luar Negeri lebih, lebih ya katakanlah aktif di dalam mendorong investigasi ini untuk mencari sesungguhnya ini kesalahan siapa. Dan kalau ada kesalahan dari pihak manapun misalnya Israel, kita wajib mengajukan ya untuk usulan memberikan punishment ya,” tegasnya.

Baca Juga: 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Prabowo Didesak Kecam AS-Israel dan Tarik Diri dari BoP

Menurutnya, sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi pidana terhadap pelaku hingga sanksi denda atau perubahan posisi satuan di wilayah konflik.

“Berdasarkan pengalaman saya itu bisa macam-macam. Yang pertama pelaku dari penembakan atau pelaku dari prajurit yang melakukan dari pihak manapun boleh dikenakan sanksi pidana oleh negara masing-masing. Yang kedua bisa juga ada apa ya aturan di wilayah itu satuan-satuan Israel harus mundur sekian kilo dan sebagainya. Jadi ada, ada katakan sanksi-sanksi yang diberikan secara tegas oleh Dewan Keamanan PBB ya termasuk sanksi denda. Itu yang biasa dilakukan ya,” tambahnya.

Mengenai wacana penarikan mundur pasukan TNI dari Lebanon, TB berpendapat bahwa langkah tersebut tidak boleh diambil secara terburu-buru tanpa hasil investigasi dan evaluasi teknis yang jelas dari Mabes TNI.

“Ya begini. Soal penarikan mundur. Menurut hemat saya, satu lakukan dulu investigasi. Hasilnya seperti apa? Yang kedua evaluasi taktis dan teknis, taktis dan teknis yang dilakukan oleh para prajurit TNI dan itu harus dilakukan evaluasi menyeluruh oleh Mabes TNI ya. Jadi ini terjadinya itu apakah kita misalnya tidak membawa kode-kode yang pas, apakah kita misalnya tidak memakai seragam yang sesuai kebutuhan sehingga menimbulkan sesuatu dan kebijakan-kebijakan lain,” urainya.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah kontributor pasukan terbesar dalam misi tersebut, sehingga keberadaan TNI sangat diharapkan dalam menjaga perdamaian di kawasan tersebut.

“Nah, sehingga menurut hemat saya jangan kemudian karena ada korban langsung memundurkan diri karena harapan kita justru yang terbanyak itu adalah dari, dari satuan TNI. Satuan TNI ini dari sekian puluh tim yang dikirim oleh negara-negara kita ini paling banyak di UNIFIL ya. Artinya tidak serta merta karena ada kasus ini kemudian mundur. Enggak, pelajari dulu. Kalau hasil investigasi, hasil evaluasi dinyatakan sudah tidak lagi efektif dan tidak ada manfaatnya baru, baru kita mundur dengan baik-baik,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa masa tugas satuan tersebut memang akan segera berakhir dalam waktu dekat.

“Tetapi perlu dicatat ya satuan tugas ini khususnya seluruh UNIFIL ini akan berakhir sesuai mandat pada tanggal 31 Desember tahun ini jadi tinggal beberapa bulan lagi itu kira-kira,” pungkasnya.