- Pemerintah memberlakukan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat mulai 1 April 2026 demi penghematan energi.
- Anggota DPR RI Deddy Yevri Sitorus meragukan efektivitas kebijakan tersebut dalam menekan konsumsi BBM nasional secara signifikan.
- Pemerintah diminta melakukan evaluasi kebijakan berdasarkan data mobilitas serta dampak ekonomi riil setelah beberapa minggu pelaksanaan.
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik dan pertanyaan terkait kebijakan pemerintah yang menetapkan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, yang mulai berlaku pada 1 April 2026 hari ini.
Ia mengaku heran dengan pemilihan hari Jumat sebagai waktu WFH.
Ia meragukan kebijakan tersebut dapat efektif menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan tujuan penghematan energi yang dicanangkan pemerintah.
“Ya terus terang saya bingung jika hari Jumat yang dipilih untuk WFH, karena ada potensi bahwa itu tidak akan efektif menekan konsumsi BBM,” ujar Deddy kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).
"Kita lihat saja dulu seberapa efektif pilihan nanti dan sangat mungkin dievaluasi, apalagi jika perang timur tengah terus berkepanjangan," katanya menambahkan.
Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan ini mempertanyakan alasan pemerintah memilih hari yang berhimpitan dengan akhir pekan (long weekend).
Menurutnya, penetapan hari WFH seharusnya didasarkan pada kajian mendalam yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Saya tidak mengerti apa dasarnya memilih long weekend sebagai hari WFH, untuk itu kita menunggu dulu penjelasan pemerintah. Karena untuk memutuskan hari WFH itu harus ada hitung-hitungan psikososial, proyeksi aktivitas ekonomi, pola mobilitas dan konsumsi publik serta banyak hitungan lain berdasarkan berbagai skenario,” tegasnya.
Deddy menyarankan agar pemerintah memantau secara berkala data di lapangan sebelum mengambil kesimpulan tetap.
Baca Juga: Sah! Ini SE Aturan Swasta Terapkan WFH Bagi Karyawannya
Ia menekankan pentingnya melihat grafik konsumsi BBM dan intensitas pergerakan kendaraan setelah kebijakan ini berjalan.
“Nanti kan bisa dilihat grafik konsumsi BBM, data mobilitas warga/kendaraan dari sebaran dan intensitas. Mari kita lihat setelah dua atau tiga minggu ke depan sebelum melakukan evaluasi,” pungkasnya.
Kebijakan WFH setiap Jumat ini sebelumnya diputuskan pemerintah sebagai langkah strategis untuk merespons dinamika harga minyak dunia yang terdampak oleh konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Namun, Deddy meminta agar akurasi kebijakan tersebut diuji kembali melalui data mobilitas dan ekonomi riil dalam beberapa minggu ke depan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Di Balik Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung: Tradisi Adat atau Simbol Politik?
-
Potongan Jadi 8 Persen Mulai Besok, Koalisi Ojol Nasional: Janji Prabowo-Dasco Terbukti
-
MUI Usul RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti, Tapi Dibahas Dulu
-
TKD Anjlok 59 Persen, Jakarta Tak Bisa Lagi Bergantung pada APBD demi Kejar Status Kota Global
-
Sempat Tertahan di Papua, Bobby Nasution Pastikan Kontingen Pesparawi Sumut Pulang Besok
-
PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG
-
BNN Catat 50 Orang Meninggal Tiap Hari Akibat Narkoba, Rehabilitasi Harus Jadi Prioritas
-
Buru Bupati dan Sekda Kuansing, KPK Telusuri Dugaan Kebocoran Informasi
-
Dittipideksus Bareskrim Sita 18,1 Ton Sianida Ilegal, Dua Tersangka Ditetapkan
-
Kasus Eltras Jadi Evaluasi, Polda NTT Sisir Seluruh Tempat Hiburan Malam