- Kemnaker terbitkan SE WFH swasta untuk efisiensi energi nasional tanpa potong gaji pekerja.
- Sektor vital seperti kesehatan, energi, dan logistik dikecualikan dari kewajiban WFH.
- Menaker bebaskan swasta atur jadwal WFH secara fleksibel sesuai karakteristik perusahaan.
Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi mendorong sektor swasta untuk menerapkan pola kerja Work From Home (WFH). Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/III/2026 sebagai langkah strategis penghematan energi nasional di tengah dinamika global.
Meski bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan energi, pemerintah memberikan catatan untuk operasional sektor-sektor vital tidak boleh terganggu. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kebijakan ini mencakup pengecualian bagi sektor yang secara teknis membutuhkan kehadiran fisik pekerja di lapangan.
"Pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan, energi, infrastruktur, industri dan produksi, serta transportasi dan logistik," ujar Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Langkah pengecualian ini diambil untuk memastikan bahwa rantai pasok, layanan kesehatan, hingga ketersediaan energi tetap terjaga stabilitasnya. Baginya, setiap perusahaan memiliki karakteristik unik yang tidak bisa disamaratakan.
Terkait teknis pelaksanaan, Menaker menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen perusahaan masing-masing. Berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan WFH setiap hari Jumat, sektor swasta diberikan fleksibilitas penuh dalam memilih hari yang paling efektif.
"Ketika banyak pilihan hari, maka kemudian ketika kita ingin inline dengan teman-teman ASN, itu pilihannya bisa hari Jumat," imbuhnya.
Satu hal yang menjadi sorotan utama dalam SE ini adalah perlindungan hak pekerja. Pemerintah melarang keras adanya pemotongan hak-hak normatif pekerja, baik upah maupun tunjangan, selama masa pelaksanaan WFH.
"Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan," tegas Yassierli.
Melalui kebijakan ini, pemerintah optimistis dunia usaha dapat lebih bijak dalam penggunaan energi di lingkungan kerja tanpa menurunkan produktivitas. Momentum ini diharapkan memicu inovasi efisiensi di internal perusahaan swasta di Indonesia.
Baca Juga: Sah! Ini SE Aturan Swasta Terapkan WFH Bagi Karyawannya
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- 5 HP Xiaomi RAM Besar Termurah, Baterai Awet untuk Multitasking Harian
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
Terkini
-
Rupiah Tembus Rp17.500 per Dolar AS, Pakar Prediksi Harga BBM Nonsubsidi dan Bahan Baku Impor Naik!
-
Rupiah Tembus Rp17.600, Prabowo: Yang Pusing Pengusaha!
-
Permintaan Emas Batangan di Indonesia Melonjak 47%, Warga Ogah Lirik Saham?
-
Menjelang Bitcoin Pizza Day, Member Indodax Hampir Tembus 10 Juta Pengguna
-
Kesabaran Trump ke Iran Habis, Harga Minyak Naik Lagi
-
IPC TPK Area Panjang Datangkan Crane Raksasa Post Panamax dari China
-
Bagi-bagi Jabatan! Trump Tunjuk Sahabat Dekat Untuk Jadi Bos The Fed
-
Perkuat Investasi Teknologi, Presiden Prabowo Saksi Penandatanganan MoU Danantara dan Hisense
-
Airlangga Bawa Pulang Komitmen Bisnis Rp7 Triliun dari Belarus
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Turun, Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Melemah