Indonesia WFA, Korea Selatan Pakai Cara Ini Bikin Karyawan Hemat BBM Meski Kerja Full WFO

Suara.com - Pemerintah Korea Selatan secara resmi mengambil langkah drastis dengan membatasi mobilitas kendaraan dinas miliknya sendiri.

Kebijakan ini muncul sebagai respons langsung terhadap gejolak krisis BBM bahan bakar yang dipicu ketegangan di Timur Tengah.

Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan mengumumkan bahwa sistem pelat nomor ganjil-genap akan segera diberlakukan secara luas.

Langkah darurat ini dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada tanggal 8 April mendatang bagi seluruh instansi negara.

Jeda waktu enam hari diberikan agar para pegawai dan masyarakat memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri.

Implementasi aturan ini sangat sederhana namun mengikat bagi semua unit operasional di bawah naungan pemerintah.

Kendaraan dengan angka terakhir ganjil hanya diizinkan beroperasi pada tanggal-tanggal ganjil di setiap bulannya.

Sebaliknya, mobil dinas dengan akhiran angka genap hanya boleh melintas pada tanggal-tanggal genap sepanjang tahun.

Meskipun demikian, otoritas setempat tetap memberikan pengecualian khusus bagi beberapa kategori kendaraan prioritas tertentu.

Baca Juga: Anak 12 Tahun Direkrut Jadi Tentara Iran Hadapi Perang Timur Tengah

Mobil listrik, kendaraan bertenaga hidrogen, serta armada pengangkut penyandang disabilitas dan ibu hamil tetap bebas beroperasi.

Kategori kendaraan yang mendapatkan pengecualian tersebut mencakup sekitar 25 persen dari total populasi kendaraan yang ada.

Pemerintah juga memberikan imbauan khusus kepada masyarakat umum dan sektor swasta agar turut berkontribusi secara sukarela.

Warga sipil diminta mengikuti skema pembatasan lima hari meskipun statusnya tidak wajib atau hanya bersifat imbauan.

Kendati sukarela, akses menuju lahan parkir berbayar milik pemerintah daerah akan dibatasi bagi kendaraan tertentu.

Sebagai contoh konkret, mobil dengan akhiran angka 1 atau 6 dilarang parkir di area publik setiap Senin.

Kementerian terkait optimis bahwa pengetatan ini akan memberikan dampak signifikan terhadap cadangan energi nasional mereka.

Penghematan konsumsi minyak tambahan diperkirakan mampu menyentuh angka 37,5 persen dari total penggunaan rutin biasanya.

Secara volume, kebijakan ini berpotensi memangkas penggunaan bahan bakar hingga 87.000 barel di setiap bulannya.

Angka tersebut dianggap krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri di tengah ketidakpastian pasar global.

Sebelumnya, Seoul telah menerapkan sistem pembagian lima kelompok kendaraan sejak tanggal 24 Maret yang lalu.

Lonjakan ketegangan memaksa pemerintah menaikkan level kewaspadaan keamanan sumber daya minyak mentah secara signifikan.

Status krisis kini resmi berada pada Level 3 dari total empat tingkatan yang dimiliki otoritas setempat.

Kenaikan status ini mulai berlaku efektif tepat pada pukul 00.00 waktu setempat mulai tanggal 2 April.

Keputusan besar ini merupakan imbas dari serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke wilayah kedaulatan Iran.

Insiden berdarah di Teheran pada akhir Februari lalu memicu reaksi berantai yang merusak stabilitas energi dunia.

Iran membalas serangan tersebut dengan menyasar fasilitas militer milik Amerika Serikat serta wilayah strategis Israel lainnya.

Perang terbuka ini memicu blokade de facto di Selat Hormuz yang merupakan nadi utama perdagangan energi dunia.

Padahal, Selat Hormuz adalah jalur vital bagi pengiriman gas alam cair dan minyak dari Teluk Persia.

Hambatan logistik ini langsung memukul tingkat ekspor dan menurunkan angka produksi minyak mentah di kawasan itu.

Fenomena tersebut secara otomatis mendorong lonjakan harga minyak yang sangat membebani negara pengimpor seperti Korea Selatan.

Situasi ini sangat mengancam ketahanan nasional karena ketergantungan Korea Selatan terhadap impor minyak mentah sangat tinggi.

Sekitar 70 persen dari total impor minyak yang dibutuhkan Korea Selatan harus melewati Selat Hormuz tersebut.

Oleh karena itu, gangguan sekecil apa pun di jalur tersebut akan langsung berdampak pada ketersediaan energi domestik.

Pemerintah terus memantau perkembangan di Timur Tengah sambil menyiapkan langkah-langkah mitigasi lanjutan jika situasi kian memburuk.

Langkah ganjil-genap ini hanyalah awal dari serangkaian strategi penghematan energi yang direncanakan oleh pihak kementerian terkait.