Kajari Karo 'Siap Salah' di DPR, 7 Fakta Kasus Amsal Sitepu yang Divonis Bebas

Suara.com - Kasus hukum yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu mencapai babak baru setelah jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo dipanggil oleh Komisi III DPR RI.

Dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/4/2026), terungkap sejumlah fakta mengejutkan mengenai prosedur penahanan hingga dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum jaksa.

Berikut adalah daftar fakta-fakta mendalam terkait polemik hukum Amsal Sitepu dan pengakuan kesalahan Kejari Karo:

1. Pengakuan Kesalahan Prosedur oleh Kajari Karo

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Danke Rajagukguk, secara terbuka mengakui adanya kesalahan administrasi dan prosedur terkait penangguhan penahanan Amsal Sitepu.

Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI, Danke mengakui bahwa surat yang diterbitkan pihaknya mengandung narasi yang keliru.

Kesalahan ini terungkap setelah Komisi III menyoroti surat perihal "Pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak dapat dilaksanakan karena terdakwa sudah keluar".

Dalam rapat tersebut, Danke memberikan klarifikasi langsung atas tudingan narasi sesat yang diterbitkannya.

"Izin pimpinan, surat yang kami buat perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan. Siap izin pengalihan memang tulisannya salah pimpinan," kata Danke.

Baca Juga: Momen Kajari Karo Akui Salah di Depan Komisi III DPR Soal Kasus Amsal Sitepu: Siap Salah Pimpinan

Ia juga berulang kali menyatakan permohonan maaf dengan kalimat, "Siap salah pimpinan. Siap pimpinan, siap salah pimpinan," sebagai respons atas teguran keras dari anggota dewan.

2. Kekeliruan Definisi Penangguhan vs Pengalihan Penahanan

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan teguran tajam terkait ketidaktelitian Kejari Karo dalam membedakan terminologi hukum. DPR menegaskan bahwa penangguhan penahanan memiliki implikasi hukum yang berbeda dengan pengalihan penahanan.

Sebagai pejabat tinggi di kejaksaan daerah, Danke dinilai seharusnya lebih memahami teknis hukum acara pidana sebelum menandatangani surat resmi. Ketidaktelitian ini dianggap fatal karena berdampak langsung pada hak kebebasan seseorang yang sedang menjalani proses hukum.

3. Amsal Sitepu Divonis Bebas dari Dakwaan Korupsi

Amsal Sitepu sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.