- Aktivis Andrie Yunus menuntut proses hukum pelaku penyiraman air keras dilakukan melalui peradilan umum pada April 2026.
- Andrie mendesak pembentukan tim pencari fakta independen untuk mengusut tuntas aktor intelektual di balik aksi teror tersebut.
- Koalisi masyarakat sipil menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi guna membatasi perluasan pengaruh militer dalam kehidupan sipil.
Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan dua pucuk surat dari aktivis Andrie Yunus yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) akibat menjadi korban penyiraman air keras.
Surat-surat itu tertanggal 3 April dan 5 April 2026. Andrie menyampaikan surat tersebut dengan bantuan tim KontraS untuk mengetiknya.
Pada surat pertama, Andrie menyampaikan bahwa negara melalui perangkatnya harus bertanggung jawab agar peristiwa yang menimpanya tidak terjadi lagi.
“Yang paling penting bagi saya, siapapun pelakunya, baik sipil maupun terindikasi keterlibatan prajurit militer, harus diadili melalui peradilan umum,” kata Andrie dalam suratnya, dikutip pada Selasa (7/4/2026).
“Saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum dilakukan melalui peradilan militer yang selama ini menjadi sarang impunitas prajurit militer pelaku pelanggaran HAM,” tambah dia.
Dia menegaskan bahwa saat ini, KontraS bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan sedang mengajukan uji materiil terhadap UU Nomor 34 tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 tentang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan ini, lanjut dia, menekankan bahwa perluasan pengaruh militer dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi harus dihentikan. Sebab, dia menilai revisi Undang-Undang TNI menerabas batasan terhadap pengaruh militer itu dan dianggap mengkhianati Tap MPR Nomor 6 dan 7 tahun 2000 serta konstitusi.
Andrie menyebut perluasan peranan militer dalam kehidupan sipil hanya akan melahirkan kekerasan dan menciptakan rasa ketakutan bagi warga sipil.
"Kasus percobaan pembunuhan melalui teror penyiraman air keras bukan hanya serangan yang ditujukan kepada saya seorang. Teror ini ditujukan untuk menciptakan politik ketakutan terhadap gerakan perjuangan masyarakat melawan penindasan dan menolak militerisme,” tutur Andrie dalam surat keduanya.
Baca Juga: KontraS Pastikan Gibran Jenguk Andrie Yunus di Rumah Sakit, Tapi Tak Bertemu
Andrie berharap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen bisa menelusuri aktor intelektual, tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, untuk dimintai pertanggungjawaban hukum melalui peradilan umum.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Lepas dari Orde Baru, Indonesia Belum Berani Masuk Rumah Demokrasi
-
Jadwal dan Lokasi Geopark Run Series 2026-2027: Dari Ijen hingga Belitong
-
Dittipideksus Bareskrim Bongkar Sindikat Penyelundupan Bawang Ilegal Asal Malaysia
-
MAKI Ungkap Alasan Korupsi Tambang Bauksit Aseng Mulus Bertahun-tahun: Ada Beking Pejabat!
-
Ratusan Ponsel Pelaku Begal Diperiksa, Polda Metro Jaya Dalami Jaringan
-
Viral Mobil Porsche Gunakan Pelat Dinas Mabes TNI, Kapuspen Duga Palsu
-
ShopeeVIP Gandeng Duolingo, Bikin Belanja Lebih Hemat & Upgrade Diri Lebih Menyenangkan
-
Plot Twist Muse Model Ngaku Dibegal di Jakbar, Hasil Visum: Itu Bisul Meletus
-
Airlangga: Kebijakan DHE dan Ekspor via Danantara Mulai Berlaku 1 Juni 2026
-
Jakarta Dikepung 24 Ribu CCTV, Polda Metro Jaya: Penjahat Tak Punya Ruang Gerak!