China Veto Resolusi Selat Hormuz Karena Ogah Legalkan Aksi Militer Ilegal AS dan Israel

Suara.com - Ketegangan diplomatik di markas besar PBB kembali memuncak saat China mengambil langkah tegas terhadap usulan aturan navigasi.

Pemerintah China secara resmi mengungkapkan alasan di balik keputusan mereka menggunakan hak veto terhadap draf resolusi Selat Hormuz.

Langkah ini diambil karena Beijing menilai usulan yang diajukan oleh Bahrain tersebut berpotensi memicu ledakan konflik yang lebih luas.

China menganggap bahwa rancangan aturan tersebut tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya terjadi di perairan strategis itu.

Ketidakstabilan yang terjadi saat ini dipandang sebagai konsekuensi langsung dari aktivitas bersenjata pihak asing di wilayah tersebut.

“Penyebab utama gangguan di Selat Hormuz adalah operasi militer ilegal AS dan Israel terhadap Iran. Tindakan Dewan tidak boleh melegitimasi penggunaan kekuatan, apalagi memperkeruh situasi,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Rabu.

Pernyataan tegas tersebut menjadi dasar mengapa China memilih untuk berdiri berseberangan dengan mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB.

Pemungutan suara yang berlangsung pada Selasa (7/4) memperlihatkan peta kekuatan politik yang sangat terbelah di antara negara besar.

Dalam voting tersebut tercatat ada sebelas negara anggota yang memberikan dukungan penuh terhadap draf resolusi Bahrain.

Baca Juga: Buktikan Prediksi PBB, Prabowo Ingatkan Menteri: Pangan, Energi, dan Air Masalah Hidup Mati Bangsa

Namun China bersama Rusia memilih untuk menolak mentah-mentah sehingga resolusi tersebut otomatis tidak dapat diberlakukan secara internasional.

Sementara itu terdapat dua negara yang memilih untuk abstain dalam proses pengambilan keputusan yang sangat krusial tersebut.

Pakistan yang selama ini memposisikan diri sebagai penengah antara Washington dan Teheran termasuk dalam daftar negara yang abstain.

Bahrain sendiri mengusulkan draf tersebut dengan sokongan penuh dari negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk.

Meski sudah melewati proses revisi sebanyak lima kali naskah tersebut tetap dianggap bermasalah oleh pihak Beijing dan Moskow.

Isi draf sebenarnya telah dihaluskan dengan mengubah narasi serangan ofensif menjadi sekadar tindakan perlindungan jalur laut.

“China menegaskan bahwa kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara Teluk harus dihormati sepenuhnya, serta keselamatan jalur pelayaran dan infrastruktur energi harus dijaga,” ujar Mao Ning.

Posisi Bahrain sebagai satu-satunya perwakilan Liga Arab di Dewan Keamanan saat ini memberikan bobot tersendiri bagi usulan itu.

Kendati demikian China tetap pada pendirian bahwa penghentian konflik secara total adalah satu-satunya jalan keluar yang realistis.

Bagi pemerintah China keamanan pelayaran tidak akan pernah tercapai selama dalih hukum untuk operasi militer masih tersedia.

Beijing sangat mewaspadai adanya pemberian dasar hukum bagi tindakan militer yang mereka anggap tidak memiliki legitimasi kuat.

Mao Ning menegaskan bahwa keputusan China dalam forum internasional tersebut diambil dengan pertimbangan yang sangat matang dan objektif.

“Tindakan Dewan harus meredakan situasi, bukan memberi dasar hukum bagi operasi militer yang tidak sah,” tegasnya.

Sebagai bentuk langkah proaktif China dan Rusia kini telah menyebarkan rancangan resolusi tandingan kepada negara-negara anggota lainnya.

Draf tandingan ini lebih menitikberatkan pada upaya penurunan tensi melalui dialog terbuka antar pihak yang berselisih.

Penghormatan terhadap kebebasan navigasi internasional menjadi poin utama yang ditawarkan dalam proposal alternatif dari pihak Beijing.

“China siap bekerja sama dengan semua pihak untuk mendorong deeskalasi dan memulihkan stabilitas di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah,” katanya.

Langkah diplomasi ini diyakini lebih sesuai dengan harapan masyarakat dunia yang menginginkan kedamaian tanpa intervensi senjata.

Pihak China juga menyoroti bahwa gejolak harga energi yang mencekik dunia saat ini berakar dari konflik yang melibatkan Iran.

Beijing secara konsisten menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk sanksi ekonomi yang dijatuhkan secara sepihak tanpa mandat PBB.

Bagi mereka segala tindakan tanpa dasar hukum internasional yang jelas hanya akan merusak tatanan perdagangan global yang sudah ada.

“Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan global. Menjaga stabilitasnya adalah kepentingan bersama,” ujarnya.

Kondisi di lapangan memang sangat mengkhawatirkan sejak Iran mulai memperketat akses kapal yang melintas di wilayah perairannya.

Pembatasan transit minyak tersebut sudah berlangsung sejak pecahnya bentrokan fisik pada akhir Februari 2026 yang melibatkan pihak Israel.

Akibat dari blokade parsial ini harga minyak mentah di pasar internasional mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan.

Situasi semakin rumit setelah Parlemen Iran meloloskan regulasi yang mengenakan biaya transit dalam mata uang lokal mereka yaitu rial.

Dalam aturan baru tersebut Iran secara eksplisit melarang kapal-kapal berbendera Amerika Serikat dan Israel untuk melintasi wilayah mereka.

Negara-negara yang turut memberikan sanksi kepada Iran juga terancam akan mendapatkan pembatasan serupa di jalur navigasi tersebut.

Fakta-fakta inilah yang mendasari China untuk tetap waspada terhadap setiap resolusi PBB yang justru bisa melegalkan konfrontasi fisik.

China berharap langkah veto ini memberikan ruang bagi diplomasi yang lebih sehat tanpa ancaman kekuatan militer di Selat Hormuz.

Stabilitas di Timur Tengah tetap menjadi prioritas utama Beijing demi kelancaran pasokan energi dan keamanan ekonomi internasional.