- Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan LPDP Pusat menyediakan kuota beasiswa luar negeri bagi seratus putra-putri Betawi.
- Gubernur Pramono Anung menginisiasi program tersebut pada Sabtu, 11 April 2026, di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
- Fauzi Bowo menekankan pentingnya generasi muda Betawi meningkatkan daya saing agar mampu berkompetisi secara global dan lokal.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah memperjuangkan hak putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan di luar negeri melalui program beasiswa.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan jajaran pengelola LPDP Pusat untuk merealisasikan rencana tersebut.
"Memang tidak bisa kalau Jakarta secara sendiri, Jakarta akan bekerja sama dengan LPDP Pusat. Dalam term pertama mungkin kami akan mengirim kurang lebih 100 mahasiswa, dan dari situ saya akan memberikan kuota untuk anak-anak Betawi, anak Jakarta," tutur Pramono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2026).
Pramono menegaskan bahwa pemberian kuota khusus ini merupakan upaya untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda Betawi.
"Kenapa itu kami berikan? Karena bagaimanapun, tentunya kami juga harus memberikan kesempatan untuk anak-anak Betawi bisa sekolah di luar," jelasnya.
Menanggapi rencana tersebut, Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menyampaikan apresiasi atas atensi yang diberikan pemerintah.
Namun, figur yang akrab disapa Foke ini memberikan wejangan agar generasi muda Betawi tidak terlena dengan kemudahan yang diberikan.
"Betawi mesti kompetitif di mana saja," tegasnya.
Foke mengingatkan bahwa daya saing yang tinggi merupakan kunci utama agar anak-anak Betawi tidak terasingkan di tanah kelahirannya sendiri.
Baca Juga: Kronologi Irawati Puteri Eks SPG Nugget Lulus S2 Stanford Pakai Beasiswa LPDP
"Jangan dijadikan anak emas. Kalau nggak bisa kompetitif, jangan jadi orang. Apalagi mau jadi tuan di kampungnya sendiri," lanjut dia.
Ia pun memberikan perumpamaan ekstrem mengenai standar kualitas yang harus dimiliki anak Betawi agar mampu memenangkan persaingan di Jakarta.
"Kalau nggak kompetitif, orang lain pada ngomel. Iya kan? Andai kata Betawi nilainya 6, nggak cukup. Mesti 11 nilainya, baru cukup buat bisa kompetitif di Jakarta," pungkas Foke.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
Terkini
-
Pengakuan Negara Belum Cukup, Hak Penghayat Kepercayaan Masih Jadi PR Pemerintah
-
Dari Dugaan Korupsi hingga Blackout Sumatera, Polri Temukan Harta Bernilai Rp543 Miliar
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
ICW Bakal Lapor KPK: Stop Potensi Korupsi Mobil Kopdes Merah Putih Rp5,5 T Sebelum Terlambat!
-
Resmikan 5 Bendungan Rp9,79 Triliun, Prabowo Bidik Ketahanan Pangan hingga Energi
-
Misteri Status Jampidsus Febrie: Bukti Disebut Cukup, Tapi Terbentur Tembok Kekuasaan?
-
Kisah Penyuluh Kepercayaan di DIY: Dulu Ditolak Sekolah, Kini Sambut Hari Kepercayaan 13 Juli
-
Cari Honda Beat EA 6129 KB Milik Mahasiswi Tewas di Kos Mataram, Keluarga Siapkan Hadiah Rp20 Juta
-
ICW Temukan Selisih Harga Fantastis Pengadaan Mobil KDKMP, Potensi Rente Tembus Rp5,5 Ttriliun
-
Hendardi Sentil Kejagung: Jangan Defensif dan Lecehkan Nalar Publik Soal Penanganan Korupsi