Warga Iran Lega Gencatan Senjata, Tapi PHK Sudah di Mana-mana dan Hidup 'Ngap-ngapan'

Suara.com - Gencatan senjata yang saat ini berlangsung di Iran gagal memberikan stimulus ekonomi yang berarti bagi masyarakat kelas bawah.

Meskipun aktivitas perdagangan di Grand Bazaar Tehran mulai berdenyut kembali, namun daya beli masyarakat benar-benar berada di titik nadir.

Dikutip dari Al Jazeera, hancurnya infrastruktur vital akibat serangan udara membuat rantai pasok terputus dan memicu lonjakan harga barang pokok secara ekstrem.

Kelumpuhan ini bukan sekadar potret pasar yang sepi, melainkan representasi kegagalan sistemik dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Ketergantungan pada jalur logistik yang kini hancur membuat pemulihan ekonomi diprediksi memakan waktu hingga bertahun-tahun ke depan.

Para pedagang di pusat komersial ibu kota mengeluhkan kenaikan harga yang tidak masuk akal dari para pedagang grosir.

Stok barang yang ada saat ini dibanderol dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelum eskalasi perang pecah.

“Ini hampir stagnasi total,” kata seorang vendor, yang bekerja di bagian bazar yang menjual barang-barang logam, perkakas, dan barang-barang industri ringan.

“Kami menerima daftar harga baru untuk beberapa produk dari pedagang grosir hari ini, semuanya sekitar 20-30 persen lebih mahal,” tuturnya kepada Al Jazeera.

Baca Juga: Survei Terbaru: Sempat Naik Tipis, Popularitas Trump Menukik Efek Selat Hormuz Masih Ditutup

Ia juga menambahkan bahwa saat ini tidak jelas kapan, apakah, berapa banyak, atau pada harga berapa barang baru dapat diimpor di masa depan karena perang.

Pemutusan Internet Sebagai Senjata Pemusnah Ekonomi

Pemerintah Iran justru memperketat kontrol digital dengan dalih keamanan di tengah kehancuran fisik bangunan akibat bom.

Langkah ini membunuh sektor jasa dan pendidikan daring yang selama ini menjadi tumpuan hidup bagi banyak keluarga muda.

Akses informasi yang dibatasi secara total membuat pelaku usaha kecil tidak mampu menjangkau pelanggan baik lokal maupun mancanegara.

“Saya tidak mengerti bagaimana tidak ada otoritas yang berpikir bahwa internet juga merupakan infrastruktur sipil yang krusial seperti pembangkit listrik yang diancam oleh AS,” ujar seorang wanita muda di Tehran.

Sektor pendidikan internasional yang dijalankan secara mandiri kini terisolasi total dari dunia luar akibat kebijakan intranet negara.

Janji manis pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian untuk memulihkan akses komunikasi digital ternyata hanya menjadi isapan jempol belaka.

Alih-alih memulihkan koneksi, pemerintah justru merancang sistem internet bertingkat yang mendiskriminasi hak akses bagi warga sipil biasa.

Dampaknya terasa nyata di sektor industri besar seperti otomotif dan teknologi yang mulai melakukan efisiensi tenaga kerja.

Ribuan buruh kehilangan pekerjaan karena pabrik-pabrik baja dan aluminium utama mereka telah rata dengan tanah akibat pengeboman.

Sektor media pun tidak luput dari badai ini, di mana banyak jurnalis kehilangan mata pencaharian akibat penutupan kantor berita.

Krisis Kemanusiaan di Balik Reruntuhan Industri

Masyarakat kini dipaksa menjual harta benda pribadi mereka hanya untuk menyambung hidup dari hari ke hari.

Tabungan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun habis tak berbekas dalam hitungan minggu akibat inflasi yang tidak terkendali.

Eksistensi warga Iran saat ini berada di titik terendah, di mana mereka harus bertarung melawan lapar dan kesunyian informasi.

“Dengan atau tanpa perang, rasanya kami sudah lama mati. Bukan saja suara kami dibungkam, tapi kami harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar kami,” ucap seorang pengamat video game setempat.

Kehancuran pelabuhan, bandara, dan fasilitas minyak membuat pendapatan negara merosot tajam tanpa adanya prospek investasi asing.

Kondisi ini merupakan akumulasi dari serangan udara Amerika Serikat dan Israel yang menargetkan titik-titik ekonomi strategis Iran.

Serangan tersebut melumpuhkan pabrik baja, produsen petrokimia, jembatan, hingga jaringan kereta api nasional yang menjadi tulang punggung ekonomi.

Selain faktor eksternal, manajemen internal yang korup dan sanksi nuklir PBB yang berkepanjangan memperburuk lubang hitam anggaran negara.

Negosiasi di Islamabad sejauh ini belum membuahkan hasil nyata sementara ribuan pasukan asing masih bersiaga di perbatasan.

Ketegangan di Selat Hormuz juga menambah beban risiko yang harus ditanggung oleh stabilitas ekonomi di kawasan Timur Tengah.