Dokumen Bocor! Menhan Sjafrie Teken Perjanjian Akses Udara Tanpa Izin di Washington?

Suara.com - Amerika Serikat (AS) berupaya memperoleh akses terbang lintas wilayah secara menyeluruh atau blanket overflight bagi pesawat militernya melalui wilayah udara Indonesia, sebagai bagian dari penguatan mobilitas militer di kawasan Indo-Pasifik.

Rencana tersebut terungkap dalam laporan The Sunday Guardian yang mengutip dokumen pertahanan AS berjudul “Operationalizing U.S. Overflight”.

Dokumen itu dikirim ke Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari 2026.

Dalam dokumen tersebut, AS mengusulkan skema kerja sama yang memungkinkan pesawat militernya melintasi wilayah udara Indonesia untuk berbagai keperluan, mulai dari operasi kontingensi, respons krisis, hingga latihan militer bersama yang disepakati.

Skema yang ditawarkan juga mengubah mekanisme perizinan menjadi berbasis notifikasi.

Artinya, pesawat militer AS dapat melintas atau transit cukup dengan pemberitahuan, tanpa harus mengajukan izin setiap kali.

Kesepakatan ini disebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi tingkat tinggi antara Indonesia dan AS.

Menhan RI dan AS Tandatangani Perjanjian

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan menandatangani perjanjian tersebut di Washington pada 13–15 April 2026 bersama Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.

Baca Juga: Klaim Donald Trump: Sejumlah Negara di Kawasan Teluk Persia Bantu AS Blokade Selat Hormuz

Selain mekanisme notifikasi, dokumen itu juga mengatur koordinasi operasional antara kedua negara, termasuk jalur komunikasi langsung antara otoritas militer udara Indonesia dan komando militer AS.

Langkah ini mencerminkan upaya Washington memperluas fleksibilitas pergerakan militernya di Asia Tenggara.

Posisi geografis Indonesia yang strategis—menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia—menjadikan wilayah udaranya krusial dalam proyeksi kekuatan militer AS.

Jika terealisasi, Indonesia akan masuk dalam jaringan negara mitra AS yang telah lebih dulu memberikan akses serupa, seperti Jepang, Filipina, dan Australia.

Kebijakan ini berpotensi memperluas jangkauan operasi militer AS sekaligus memengaruhi dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik.