-
Presiden Trump memberlakukan blokade laut total terhadap Iran karena kegagalan negosiasi nuklir.
-
Militer Amerika Serikat dalam status siaga tempur untuk mengamankan navigasi di Selat Hormuz.
-
Langkah blokade ini berisiko menaikkan harga minyak dan memicu ketidakpastian politik domestik AS.
Negosiasi yang dipimpin JD Vance tersebut sejatinya bertujuan untuk mencari jalan tengah guna menghindari perang terbuka.
Namun, informasi dari lingkaran dalam diplomat menyebutkan bahwa titik sengketa jauh lebih rumit dari sekadar masalah nuklir.
Daftar perbedaan mencakup kendali atas Selat Hormuz hingga dukungan aktif Teheran terhadap kelompok proksi di Lebanon dan Yaman.
Eksistensi Houthi dan Hizbullah dinilai AS sebagai perpanjangan tangan Iran yang merusak stabilitas keamanan di kawasan tersebut.
Langkah blokade ini membawa risiko besar, termasuk potensi serangan balasan terhadap kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat.
Dunia kini menanti bagaimana reaksi China dan negara konsumen minyak lainnya terhadap upaya penutupan jalur ekspor Iran.
Dilema Ekonomi dan Tekanan Politik Domestik
Sanksi maritim ini juga memicu kekhawatiran akan lonjakan harga minyak dunia yang bisa memukul ekonomi negara-negara berkembang.
"Saya tidak memahami bagaimana memblokade selat itu akan mendorong Iran untuk membukanya kembali," kata Senator Mark Warner dari Virginia.
Baca Juga: Intip Taktik Donald Trump Nekat Blokade Pelabuhan Iran
Kritik dari oposisi menyoroti ketidakpastian efektivitas blokade dalam memaksa Iran untuk kembali ke meja perundingan dengan tulus.
Sebaliknya, pendukung kebijakan ini melihat blokade sebagai instrumen paksa agar penyelesaian situasi di Selat Hormuz segera tercapai.
"Presiden, dengan mengatakan bahwa kami tidak akan begitu saja membiarkan mereka menentukan siapa yang boleh melintas, jelas sedang memanggil seluruh sekutu dan semua pihak untuk duduk di meja perundingan," ujarnya.
Dukungan politik juga datang dari Mike Turner yang menilai masalah keamanan maritim ini perlu ditangani dengan tindakan nyata.
"Masalah ini perlu ditangani," tegasnya saat memberikan keterangan mengenai strategi baru yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump tersebut.
Di sisi lain, publik Amerika mulai menunjukkan rasa jenuh terhadap keterlibatan militer yang berlarut-larut di wilayah Timur Tengah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan
-
Tujuh Hari Jelang Keberangkatan, DPR Desak Kepastian Biaya Tambahan Haji
-
Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Dorong Sanksi Berat hingga DO
-
KPK Kalah! PN Jaksel Batalkan Status Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar
-
Sekutu NATO Tolak Terlibat Rencana Donald Trump untuk Blokade Selat Hormuz
-
Bertukar Cinderamata, Prabowo Subianto Beri Miniatur Candi Borobudur ke Vladimir Putin
-
Studi Ungkap Aspal dan Beton Memerangkap Panas, Kenapa Kota Jadi Kian Menyengat?
-
Apa Itu MDCP? Kerjasama Militer AS-Indonesia yang Baru Diteken Sjafrie Sjamsoeddin
-
Pakar Hukum: Awasi Dana Asing ke NGO, Tapi Jangan Bungkam Kritik
-
Momen Hangat di Kremlin, Putin Lepas Prabowo dengan Penghormatan Khusus