Kenapa Amerika Serikat Pakai Nama Menteri Perang, Bukan Menteri Pertahanan?

Hegseth menjabarkan bahwa militer ke depan akan memprioritaskan tindakan menyerang dibandingkan sekadar bertahan dari ancaman.

Filosofi baru ini bertujuan untuk mendidik personel militer sebagai petarung yang siap menginisiasi serangan di medan laga.

"Membesarkan para pejuang, bukan hanya pembela," kata Hegseth merujuk pada semangat baru yang diusung Departemen Perang.

Perintah eksekutif ini memaksa seluruh lembaga negara untuk segera beradaptasi dengan terminologi perang dalam komunikasi mereka.

Menteri Hegseth juga diminta merancang langkah legislatif agar perubahan nama ini menjadi permanen di bawah hukum federal.

Tantangan Konstitusi dan Aturan Kongres

Meskipun Trump telah bergerak cepat, status permanen perubahan nama ini idealnya memerlukan persetujuan dari Kongres Amerika Serikat.

Namun Trump menyatakan keraguannya apakah keterlibatan legislatif benar-benar dibutuhkan untuk memvalidasi perubahan nama institusi tersebut.

"Saya tidak tahu, tetapi kita akan mencari tahu, tetapi saya tidak yakin mereka harus melakukannya," kata Trump saat itu.

Baca Juga: Hitung-hitungan Dampak Buruk Blokade AS di Pelabuhan Iran dan Selat Hormuz

Secara historis, pergantian nama departemen militer di Amerika Serikat selalu dilakukan melalui mekanisme tindakan resmi di Kongres.

Langkah Trump ini pun memicu perdebatan mengenai batas kewenangan eksekutif dalam mengubah struktur dasar pemerintahan yang sudah baku.

Upaya mengubah wajah Pentagon ini sejalan dengan kebijakan Hegseth yang mulai menghidupkan kembali simbol-simbol militer lama.

Hegseth diketahui membatalkan kebijakan era Biden yang sebelumnya menghapus nama-nama pangkalan militer berbau Konfederasi.

Beberapa pangkalan seperti Fort Bragg kini kembali mendapatkan identitas lamanya melalui penamaan ulang yang bersifat administratif.

Selain itu, Hegseth juga menghapus nama aktivis hak gay Harvey Milk dari daftar nama kapal tanker milik Angkatan Laut.