-
Donald Trump resmi mengubah nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang melalui perintah eksekutif.
-
Perubahan nama bertujuan mengubah doktrin militer Amerika Serikat dari bertahan menjadi lebih ofensif.
-
Pete Hegseth menekankan visi baru untuk mencetak prajurit pejuang, bukan sekadar pasukan pembela.
Hegseth menjabarkan bahwa militer ke depan akan memprioritaskan tindakan menyerang dibandingkan sekadar bertahan dari ancaman.
Filosofi baru ini bertujuan untuk mendidik personel militer sebagai petarung yang siap menginisiasi serangan di medan laga.
"Membesarkan para pejuang, bukan hanya pembela," kata Hegseth merujuk pada semangat baru yang diusung Departemen Perang.
Perintah eksekutif ini memaksa seluruh lembaga negara untuk segera beradaptasi dengan terminologi perang dalam komunikasi mereka.
Menteri Hegseth juga diminta merancang langkah legislatif agar perubahan nama ini menjadi permanen di bawah hukum federal.
Tantangan Konstitusi dan Aturan Kongres
Meskipun Trump telah bergerak cepat, status permanen perubahan nama ini idealnya memerlukan persetujuan dari Kongres Amerika Serikat.
Namun Trump menyatakan keraguannya apakah keterlibatan legislatif benar-benar dibutuhkan untuk memvalidasi perubahan nama institusi tersebut.
"Saya tidak tahu, tetapi kita akan mencari tahu, tetapi saya tidak yakin mereka harus melakukannya," kata Trump saat itu.
Baca Juga: Hitung-hitungan Dampak Buruk Blokade AS di Pelabuhan Iran dan Selat Hormuz
Secara historis, pergantian nama departemen militer di Amerika Serikat selalu dilakukan melalui mekanisme tindakan resmi di Kongres.
Langkah Trump ini pun memicu perdebatan mengenai batas kewenangan eksekutif dalam mengubah struktur dasar pemerintahan yang sudah baku.
Upaya mengubah wajah Pentagon ini sejalan dengan kebijakan Hegseth yang mulai menghidupkan kembali simbol-simbol militer lama.
Hegseth diketahui membatalkan kebijakan era Biden yang sebelumnya menghapus nama-nama pangkalan militer berbau Konfederasi.
Beberapa pangkalan seperti Fort Bragg kini kembali mendapatkan identitas lamanya melalui penamaan ulang yang bersifat administratif.
Selain itu, Hegseth juga menghapus nama aktivis hak gay Harvey Milk dari daftar nama kapal tanker milik Angkatan Laut.
Serangkaian kebijakan ini menunjukkan arah baru Pentagon yang lebih konservatif dan berfokus pada tradisi militer murni.
Istilah Departemen Perang sebenarnya adalah nama asli yang pertama kali dicetuskan oleh Presiden George Washington saat membentuk Angkatan Darat.
Identitas ini bertahan sangat lama sebelum akhirnya diubah pada tahun 1949 di bawah kepemimpinan Presiden Harry Truman.
Kala itu, Truman melakukan reorganisasi besar-besaran melalui Undang-Undang Keamanan Nasional 1947 yang menyatukan seluruh matra militer.
Penggabungan matra Darat, Laut, dan Udara dilakukan untuk menciptakan satu koordinasi terpusat di bawah kendali menteri sipil.
Nama Departemen Pertahanan akhirnya dipilih pada Agustus 1949 sebagai simbol perdamaian dan perlindungan kedaulatan pasca-Perang Dunia II.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Pembunuh Driver Ojol di Tangerang Ditangkap! Korban Ditusuk Saat Tidur di Basecamp
-
Bawa Koper Pink Bertuliskan BAP, Penyidik Polri Datangi Gedung Bundar Kejagung
-
Cegah Intervensi Politik, KPK Diminta Turun Tangan Awasi Kasus Makan Bergizi Gratis
-
Di DPR, Menkeu Purbaya Soroti Efisiensi APBN dan Tantangan Besar Program MBG
-
Koalisi Perempuan Indonesia: Transisi Energi yang Adil Harus Melibatkan Perempuan Sejak Awal
-
LPSK Tolak JC Sony Sonjaya: Dianggap Pelaku Utama dan Belum Berkomitmen Kembalikan Aset Korupsi MBG
-
Kapolri, Jaksa Agung dan Panglima Jangan Cuma Salaman! Publik Tunggu Nyali Tuntaskan Kasus Febrie
-
Penghentian Pendataan MBG oleh Kejaksaan Dipertanyakan, Diduga Ada Tarik Ulur Politik
-
Skincare Kian Laris di TikTok Shop, BPOM Malah Temukan 9.042 Tautan Kosmetik Ilegal
-
Jawab Kritik DPR, Menkeu Purbaya Pastikan Dana Pendidikan 20 Persen Tak Diganggu