-
Donald Trump resmi mengubah nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang melalui perintah eksekutif.
-
Perubahan nama bertujuan mengubah doktrin militer Amerika Serikat dari bertahan menjadi lebih ofensif.
-
Pete Hegseth menekankan visi baru untuk mencetak prajurit pejuang, bukan sekadar pasukan pembela.
Hegseth menjabarkan bahwa militer ke depan akan memprioritaskan tindakan menyerang dibandingkan sekadar bertahan dari ancaman.
Filosofi baru ini bertujuan untuk mendidik personel militer sebagai petarung yang siap menginisiasi serangan di medan laga.
"Membesarkan para pejuang, bukan hanya pembela," kata Hegseth merujuk pada semangat baru yang diusung Departemen Perang.
Perintah eksekutif ini memaksa seluruh lembaga negara untuk segera beradaptasi dengan terminologi perang dalam komunikasi mereka.
Menteri Hegseth juga diminta merancang langkah legislatif agar perubahan nama ini menjadi permanen di bawah hukum federal.
Tantangan Konstitusi dan Aturan Kongres
Meskipun Trump telah bergerak cepat, status permanen perubahan nama ini idealnya memerlukan persetujuan dari Kongres Amerika Serikat.
Namun Trump menyatakan keraguannya apakah keterlibatan legislatif benar-benar dibutuhkan untuk memvalidasi perubahan nama institusi tersebut.
"Saya tidak tahu, tetapi kita akan mencari tahu, tetapi saya tidak yakin mereka harus melakukannya," kata Trump saat itu.
Baca Juga: Hitung-hitungan Dampak Buruk Blokade AS di Pelabuhan Iran dan Selat Hormuz
Secara historis, pergantian nama departemen militer di Amerika Serikat selalu dilakukan melalui mekanisme tindakan resmi di Kongres.
Langkah Trump ini pun memicu perdebatan mengenai batas kewenangan eksekutif dalam mengubah struktur dasar pemerintahan yang sudah baku.
Upaya mengubah wajah Pentagon ini sejalan dengan kebijakan Hegseth yang mulai menghidupkan kembali simbol-simbol militer lama.
Hegseth diketahui membatalkan kebijakan era Biden yang sebelumnya menghapus nama-nama pangkalan militer berbau Konfederasi.
Beberapa pangkalan seperti Fort Bragg kini kembali mendapatkan identitas lamanya melalui penamaan ulang yang bersifat administratif.
Selain itu, Hegseth juga menghapus nama aktivis hak gay Harvey Milk dari daftar nama kapal tanker milik Angkatan Laut.
Serangkaian kebijakan ini menunjukkan arah baru Pentagon yang lebih konservatif dan berfokus pada tradisi militer murni.
Istilah Departemen Perang sebenarnya adalah nama asli yang pertama kali dicetuskan oleh Presiden George Washington saat membentuk Angkatan Darat.
Identitas ini bertahan sangat lama sebelum akhirnya diubah pada tahun 1949 di bawah kepemimpinan Presiden Harry Truman.
Kala itu, Truman melakukan reorganisasi besar-besaran melalui Undang-Undang Keamanan Nasional 1947 yang menyatukan seluruh matra militer.
Penggabungan matra Darat, Laut, dan Udara dilakukan untuk menciptakan satu koordinasi terpusat di bawah kendali menteri sipil.
Nama Departemen Pertahanan akhirnya dipilih pada Agustus 1949 sebagai simbol perdamaian dan perlindungan kedaulatan pasca-Perang Dunia II.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
- Persija Sudah Temukan Pengganti Mauricio Souza, Target Juara Super League Musim Depan
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
Pilihan
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
Terkini
-
Prabowo Akhiri Kunjungan Kenegaraan di Prancis, Bertolak Kembali ke Jakarta
-
Mangkir dari Pemeriksaan Gas 'Whip Pink', Influencer ZNM dan Dua Saksi Lain Dijemput Paksa Polisi
-
Dulu Diminta Balik ke Barak, Ray Rangkuti Kritik TNI Kini 'Kepung' Ranah Sipil
-
Modus Pungli dan Titipan dalam SPMB 2026, dari Uang Bangku hingga Rekayasa Domisili
-
Tragedi Jip Wisata Bromo: Rem Blong di Tikungan Letter S Wonokitri, Dua Orang Tewas
-
Bahaya Gas N2O Whip Pink: Konsumen Alami Lumpuh Temporer hingga Kerusakan Saraf Tepi
-
Polisi Ungkap Kronologi dan Penyebab Sementara Ledakan PT MCCI Cilegon
-
Polemik Kurban Uang Negara: Dasar Hukum, Pandangan MUI, dan Alasan Pemerintah
-
Geger Eks Pegawai Sudin LH Jakpus Tewas Usai Diduga Lompat dari Jembatan Cawang
-
Gen Z Lebih Berani dan Tak Kenal Takut Dibanding Generasi Orde Baru