Sekutu NATO Tolak Terlibat Rencana Donald Trump untuk Blokade Selat Hormuz

Suara.com - Sejumlah negara anggota NATO menyatakan tidak akan ikut terlibat dalam rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz.

Mereka memilih menunggu hingga konflik berakhir sebelum mengambil langkah di Selat Hormuz.

Pernyataan ini muncul setelah Trump menegaskan militer AS akan menghancurkan kapal Iran yang mendekati zona blokade yang mulai diberlakukan pada Selasa (14/4/2026).

Kebijakan tersebut diambil setelah perundingan akhir pekan gagal mencapai kesepakatan damai dalam konflik yang telah berlangsung enam pekan.

Awalnya, Trump menyebut blokade akan dilakukan bersama sejumlah negara lain di Selat Hormuz.

Namun, militer AS kemudian mengklarifikasi bahwa pembatasan hanya berlaku bagi kapal yang menuju atau keluar dari pelabuhan Iran.

Sejak perang pecah pada 28 Februari, Iran disebut telah membatasi akses jalur tersebut bagi hampir semua kapal selain miliknya.

Teheran juga diduga ingin memperkuat kontrol permanen atas selat strategis itu, termasuk kemungkinan menarik biaya dari kapal yang melintas.

“Blokade akan segera dimulai. Negara-negara lain akan terlibat dalam blokade ini,” tulis Trump di Truth Social.

Baca Juga: BI Intervensi di Pasar Valas, Rupiah Berdarah-darah ke Level Rp17.124

Meski demikian, sekutu NATO seperti Inggris dan Prancis menolak bergabung. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan posisi negaranya.

“Kami tidak mendukung blokade,” ujar Keir Starmer dikutip dari BBC.

“Keputusan saya sangat jelas bahwa apa pun tekanannya, dan memang ada tekanan yang cukup besar, kami tidak akan terseret ke dalam perang,” imbuhnya.

Alih-alih mendukung langkah militer AS, negara-negara Eropa tengah menyiapkan inisiatif internasional untuk membuka kembali jalur pelayaran tersebut setelah konflik mereda.

Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan mengusulkan pembentukan misi internasional untuk memulihkan keamanan pelayaran.

“Misi ini bersifat defensif ketat, berbeda dari pihak yang bertikai, dan akan dikerahkan segera setelah situasi memungkinkan,” katanya.

Rencana ini mencakup pengawalan kapal tanker dan pengaturan jalur aman, dengan tujuan menjaga kebebasan navigasi global tanpa memperkeruh konflik.