Hizbullah Mau Baikkan dengan Israel, Syaratnya...

Suara.com - Pemulihan kedaulatan Lebanon bergantung sepenuhnya pada penghentian total agresi militer oleh pasukan Israel.

Hizbullah menegaskan bahwa stabilitas kawasan hanya bisa dicapai jika penjajah segera angkat kaki.

Dikutip dari Sputnik, tuntutan ini menjadi respons atas eskalasi kekerasan yang terus menghantam wilayah kedaulatan Lebanon.

Fokus utama perjuangan saat ini adalah memastikan hak-hak warga sipil kembali pulih sepenuhnya.

Posisi tawar ini diambil di tengah upaya diplomatik internasional yang mulai bergerak kembali.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem memaparkan daftar keinginan untuk mengakhiri perseteruan panjang tersebut.

"Syarat-syaratnya, yaitu penghentian penuh agresi, penarikan segera pasukan, pembebasan tahanan, pengembalian para pengungsi, dan rekonstruksi," kata Qassem melalui siaran video.

Kelompok tersebut berkomitmen tetap mengangkat senjata jika pendudukan wilayah Lebanon tidak segera berakhir.

Qassem memandang situasi mencekam saat ini sebagai hasil kolaborasi serangan antara Amerika Serikat dan Israel.

Baca Juga: Polling, Warga Israel Mulai Capek Sama Perang: Putus Asa Bingung, dan Marah

Perlawanan bersenjata diklaim telah melakukan konsolidasi internal secara rahasia dan sangat terencana.

Strategi Pertahanan dan Penahanan

"Pihak perlawanan telah memulihkan dirinya secara diam-diam dan sistematis dan ketika kami mendapat peluangnya, kami akan menangkap tentara musuh," kata pimpinan Hizbullah itu.

Efektivitas kekuatan militer mereka disebut telah kembali ke level yang siap memberikan tekanan besar.

Upaya penangkapan tentara lawan dipandang sebagai instrumen penting untuk membebaskan tahanan pihak Lebanon.

Keyakinan ini muncul di tengah ketegangan yang belum mereda di sepanjang garis perbatasan selatan.

Setiap peluang operasional di lapangan akan dimanfaatkan untuk memukul mundur unit tempur musuh.

Selama kurun waktu 15 bulan terakhir, Israel dinilai terus mengabaikan komitmen perdamaian yang ada.

Ketidakpatuhan terhadap kesepakatan tertanggal 17 November 2024 menjadi batu sandungan utama bagi stabilitas.

Naim Qassem berpendapat bahwa satu-satunya solusi perang hanyalah penghormatan penuh terhadap dokumen gencatan senjata.

Eskalasi militer yang berlarut-larut terjadi karena minimnya itikad baik dari pihak militer pendudukan.

Hizbullah menutup rapat peluang untuk berkomunikasi secara formal dengan otoritas yang dianggap sebagai penjajah.

Desakan Terhadap Pemerintah Lebanon

Pimpinan Hizbullah tersebut menegaskan penolakan dialog dengan "entitas penjajah" serta mengecamnya sebagai langkah yang "tak bermakna".

Hizbullah menuntut adanya sinkronisasi langkah antara kelompok perlawanan dengan otoritas resmi Lebanon.

Pemerintah setempat diminta untuk segera melegalkan kembali seluruh aktivitas militer kelompok tersebut.

Sinergi antara kekuatan rakyat dan militer nasional dianggap krusial dalam menghadapi serangan eksternal.

Keadaan konflik internal antara faksi militer domestik harus segera diakhiri demi fokus pertahanan negara.

Kini mata dunia tertuju pada pertemuan tingkat tinggi yang akan berlangsung di Washington.

Duta Besar Israel Yechiel Leiter dijadwalkan bertemu dengan Dubes Lebanon Nada Hamadeh-Moawad.

Pertemuan tersebut merupakan inisiatif Lebanon yang difasilitasi oleh pihak ketiga sebagai mediator global.

Sentimen publik di Beirut terlihat jelas melalui gelombang unjuk rasa besar yang mendukung langkah Hizbullah.

Konflik ini berakar dari sengketa perbatasan dan agresi militer yang telah berlangsung selama lebih dari setahun.

Kegagalan gencatan senjata tahun 2024 memicu krisis kemanusiaan hebat di wilayah Lebanon Selatan hingga saat ini.