PSI Usul Cara Lain Tambah PAD Jakarta, Tak Perlu Jual Nama Halte ke Parpol

Suara.com - Kevin Wu, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, mengusulkan solusi alternatif bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Usulan ini muncul sebagai respons atas wacana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang membuka peluang partai politik membeli hak penamaan atau naming rights di stasiun dan halte.

Kevin menyatakan memahami kebutuhan Jakarta akan tambahan pemasukan, tetapi menjual nama fasilitas publik kepada partai politik bukan satu-satunya jalan.

"Saya memahami bahwasanya DKI Jakarta juga membutuhkan tambahan PAD. Tapi, ini bukan satu-satunya cara untuk memperoleh pendapatan tambahan. Apalagi, kita membicarakan sektor transportasi publik yang sebenernya sangat potensial," ungkap Kevin dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Selasa (14/4/2026).

Ia mendorong agar Pemprov DKI lebih serius menggarap konsep Transit-Oriented Development (TOD) yang selama ini kerap dibahas.

Menurut Kevin, optimalisasi integrasi antara transportasi umum dan gedung-gedung di sekitarnya akan lebih efektif mendongkrak pendapatan melalui peningkatan jumlah penumpang.

"Tinggal dikembangkan, misalnya memperluas integrasi transum dengan bangunan-bangunan di sekitar halte dan stasiun-stasiun. Ketika keterhubungan itu tercipta, maka akan ada lebih banyak lagi yang akan menggunakan transum. Ini bisa mendongkrak pendapatan tiket," jelasnya.

Selain sektor tiket, Kevin menilai peluang besar juga datang dari penyediaan ruang usaha bagi tenant di area fasilitas transportasi.

"Sekarang di banyak halte-halte bus dan stasiun-stasiun, ada juga lapak-lapak yang bisa disewakan. Ini yang harus dikembangkan. Bagaimana caranya kemudian Pemprov DKI menarik lebih banyak lagi tenant-tenant masuk ke dalam," kata Kevin.

Baca Juga: Pramono Buka Peluang Partai Politik Ikut Naming Rights Halte, Asal Tak Ganggu Wajah Kota

Ia juga mengusulkan perbaikan tata letak atau layout di stasiun dan halte agar arus penumpang dapat memberikan keuntungan maksimal bagi para pedagang yang menyewa tempat.

"Bahkan, masih terbuka ruang yang cukup luas juga untuk menarik iklan-iklan dari perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta," paparnya.

Kevin menilai langkah-langkah profesional dan komersial murni seperti itu jauh lebih elegan ketimbang melibatkan atribut politik di fasilitas umum.

Legislator PSI itu optimistis pendapatan daerah bisa ditingkatkan tanpa memicu polemik di tengah masyarakat.

"Ini semua memperlihatkan bahwa ada alternatif untuk menambah PAD Jakarta di sektor transportasi publik, tanpa menimbulkan huru-hara di tengah masyarakat," pungkas Kevin.