- GAMKI dan sejumlah organisasi masyarakat melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya pada 12 April 2026 terkait dugaan pelecehan agama.
- Pihak Jusuf Kalla menduga laporan tersebut merupakan upaya pembungkaman setelah ia mengkritisi kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo sebelumnya.
- Juru bicara Jusuf Kalla menyarankan penyelesaian masalah melalui jalur dialog yang lebih bermartabat dibandingkan menempuh proses hukum yang berlangsung saat ini.
Suara.com - Juru bicara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Husain Abdullah mencermati laporan polisi terhadap JK buntut dugaan pelecehan agama di Polda Metro Jaya.
Sebab, Husain mengaku, JK banyak mendapat serangan di sosial media setelah melakukan laporan terhadap Rismon Sianipar atas tudingannya menggelontorkan uang senilai Rp5 miliar kepada Roy Suryo dalam perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo.
“Memang menarik mencermati fenomena munculnya serangan sosmed terhadap Pak JK pasca pelaporan terkait kasus ijazah Jokowi,” kata Husain, saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2026).
“Kalau saya membaca percakapan dan postingan postingan di sosial media memang ada yang menyebut ini serangan terhadap JK menyusul laporannya tentang ijazah palsu dan terutama keluarnya saran dari Pak JK meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya agar persoalan berlarut larut ini segera selesai,” imbuhnya.
Sehingga, ada kemungkinan jika serangan yang diterima JK secara bertubi-tubi usai menyatakan hal tersebut bisa saja merupakan upaya pembungkaman.
“Apakah serangan bertubi-tubi itu upaya untuk membungkam Pak JK bisa saja benar,” katanya.
Namun, indikasi pembungkaman terhadap JK, lanjut Husain, dilakukan dengan cara memutar balik fakta dengan cara mencari kesalahan.
“Tetapi untuk membungkam Pak JK dengan pemutar balikan fakta dan mencari-cari kesalahan yang sebenarnya tidak ada, bukan tanpa resiko balik,” ungkapnya.
Dalam menyelesaikan perkara ini, Husain menilai, dibandingkan melalui jalur hukum, lebih baik melalui jalur dialog. Menurutnya, menyelesaikan persoalan melalui dialog lebih bermartabat.
Baca Juga: Jubir Buka Peluang JK Dialog soal Laporan Dugaan Penistaan Agama
“Saya kira berujung dialog lebih bermartabat. Karena hal dilaporkan tidak jelas pelanggarannya di mana.
Harusnya yang dilapor adalah yang memotong video lalu mempostingnya dengan narasi menyesatkan. Itulah biang kerok sebenarnya yang harus dilaporkan,” ujar dia.
Namun, hingga kini JK belum ada komunikasi dengan pihak pelapor. Namun, usai laporan ini dibuat, banyak tokoh kristiani yang justru berada di pihak JK, sebab ucapan yang dilontarkan JK diyakini memiliki niat baik.
“Belum ada (komunikasi). Tetapi dari kalangan tokoh umat kristiani banyak yang memberi pandangan posiitif dan mendukung Pak JK. Mereka meyakini niat baik dan ketulusan Pak JK. Tokoh-tokoh ini tentu berkomunikasi juga ke bawah,” pungkasnya.
Diketahui, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik dan perwakilan sejumlah organisasi kemasyarakatan melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya, Minggu (12/4/2026) malam.
Laporan itu dilakukan usai menilai pernyataan JK dalam sebuah ceramah menimbulkan keresahan dan polemik di tengah masyarakat, terlebih di media sosial.
Berita Terkait
-
Jubir Buka Peluang JK Dialog soal Laporan Dugaan Penistaan Agama
-
Jubir Jusuf Kalla Respons Laporan Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama saat Ceramah di UGM
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
Gara-gara Ceramahnya, GAMKI dan Pemuda Katolik Resmi Laporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya
-
Polemik Ceramah JK di UGM, GAMKI Ancam Lapor ke Polisi karena Dinilai Singgung Umat Kristen
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
Bukan Buang Duit, Ini Alasan Sewa Mobil Dinas Tangsel Lebih Hemat Ketimbang Beli
-
Kapolri Temui Jaksa Agung dan Panglima TNI, Redam Friksi Kasus Febrie Adriansyah
-
Terungkap! Motif Siswa Padang Ledakkan Bom, Dendam Dibully Sejak SD
-
Adian Napitupulu Terima Buku Anotasi KUHAP, Ini Fungsinya
-
Tragedi di Balik Tembok Pesantren: Mengurai Kasus Santri Dibakar di Lombok
-
Bupati Mojokerto Berangkatkan 30 Siswa Sekolah Rakyat ke Kediri untuk Tahun Ajaran 2026/2027
-
Rugikan Masyarakat, Gubsu Bobby Minta Pertamina Bereskan Persoalan Distribusi BBM Dalam Dua Hari
-
Menhut Raja Juli Soal Inpres Gajah: 9 Menteri Wajib Jaga Habitat Nona Seroja dan Bang Domang
-
Legislator PDIP Tegaskan RUU Perampasan Aset Jalan Terus: Kita Geber Sampai Sah!
-
Teror Bom di SD Srengseng, Wakil Ketua Komisi X Desak Polisi Usut Tuntas