-
Indonesia dikabarkan memberi izin terbang bebas bagi militer Amerika Serikat di wilayah udara nasional.
-
Kebijakan baru ini berpotensi menggeser doktrin politik luar negeri bebas aktif Indonesia saat ini.
-
Dampak akses ini memicu kekhawatiran kedaulatan serta potensi reaksi keras dari pemerintah China.
Pengamat militer menilai hal ini memberikan kemampuan bagi AS untuk melakukan patroli rutin menggunakan pesawat canggih seperti P-8A Poseidon.
Pesawat tanker KC-46A Pegasus hingga pembom strategis B-1B Lancer kini berpotensi memantau Selat Malaka secara terus-menerus setiap saat.
Peningkatan kehadiran militer asing di salah satu jalur perdagangan tersibuk dunia ini tentu memicu beragam reaksi di dalam negeri.
Sejumlah kritikus domestik mulai menyuarakan kekhawatiran mengenai potensi pengikisan kedaulatan wilayah udara yang selama ini dijaga ketat.
Kebijakan ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai tanda pergeseran orientasi politik luar negeri Presiden Prabowo yang lebih condong ke Barat.
Dalam konteks ketegangan global akses ini memungkinkan AS mengawasi pengiriman komoditas yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional mereka.
Menurut Murray Hunter lagi, hal ini menjadi kabar buruk bagi China mengingat sebagian besar pasokan minyak mereka dari Teluk melewati Selat Malaka.
"Keseimbangan kekuatan di kawasan ASEAN kini berada di titik persimpangan akibat potensi gesekan militer di wilayah perairan Indonesia tersebut," tulisnya.
Respons China dan Masa Depan ASEAN
Baca Juga: Investor Masa Bodoh dengan Perang, Wall Street Terus Meluncur Naik
Indonesia yang kini menjadi kolaborator militer erat bagi AS secara otomatis mengubah status detente atau peredaman ketegangan di Asia.
Doktrin tradisional “Bebas Aktif” yang sebelumnya sangat ditekankan kini menghadapi ujian berat di tengah persaingan negara adidaya yang menajam.
Dunia internasional kini tengah menunggu bagaimana reaksi resmi Beijing terhadap penyelarasan kebijakan pertahanan yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta ini.
Sebagai mitra dagang utama yang berinvestasi besar pada infrastruktur RI China memiliki berbagai instrumen tekanan diplomatik maupun ekonomi.
Beijing bisa saja merespons dengan sanksi perdagangan atau meningkatkan aktivitas militer mereka di sekitar perbatasan laut Indonesia ke depannya.
Isu ini muncul di tengah upaya Indonesia memperkuat aliansi pertahanan global demi modernisasi alat utama sistem persenjataan nasional.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Pusat Komando Militer: Tidak Ada Kapal yang Berhasil Melewati Blokade AS ke Pelabuhan Iran
-
Cengkeraman Iran di Selat Hormuz Makin Kuat saat Ada Blokade AS, Kenapa?
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'