Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, adanya anomali besar dalam penyaluran subsidi kesehatan di Indonesia. 

Berdasarkan integrasi data terbaru, ditemukan jutaan penerima bantuan iuran yang justru berasal dari kalangan masyarakat mampu, termasuk mereka yang masuk dalam kategori 10 persen orang terkaya (Desil 10).

Hal tersebut disampaikan Menkes Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/4/2026).

"Dengan adanya perapihan data oleh BPS yang tersentralisasi ini—duduk antara Kemendagri, Kemensos, dan Kemenkes—kita melihat ada anomali. Bahwa uang yang kita bayarkan, itu tidak semuanya untuk 50% orang termiskin. Ada juga yang 10% orang terkaya pun kita bayarkan sesudah kita konsolidasikan data di BPS," ujar Budi dalam paparannya di dalam rapat

Ia memaparkan, rincian data yang dianggap kurang tepat sasaran setelah dilakukan sinkronisasi. 

Dari total 96 juta penerima PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dibayarkan Kemenkes, terdapat sekitar 47 ribu data yang tidak tepat sasaran. Budi bahkan sempat berkelakar mengenai Sekjen Kemenkes yang pernah masuk dalam daftar tersebut.

"Sebagai contoh, PBI yang dibayarkan Kemenkes, itu masih ada dari 96 jutaan itu 47 ribu yang kurang tepat sasaran, ya. Saya—kalau saya boleh bercanda sedikit—Pak Kunta, Sekjen saya, dulu masuk di situ, gitu ya, pernah ya," tuturnya.

Namun, angka yang lebih fantastis ditemukan pada kategori lain. Menkes menyebut ada sekitar 35 juta data PBU (Pekerja Bukan Penerima Upah) Pemda dan 11 juta data PBU BP Kelas 3 yang teridentifikasi salah sasaran berdasarkan data BPS.

Menyikapi temuan tersebut, pemerintah berencana melakukan langkah tegas demi rasa keadilan. 

Baca Juga: Cara Mendapatkan Antrean Faskes BPJS Kesehatan Lewat Aplikasi Mobile JKN

Ia menegaskan, bahwa kuota subsidi bagi warga kaya akan segera dihapus dan dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, khususnya mereka yang berada di kelompok Desil 5 yang selama ini belum tercover PBI.

"Pemerintah melihat bahwa demi keadilan, angka-angka yang kurang tepat sasaran ini mau kita alihkan ke yang lebih membutuhkan. Jadi ada beberapa teman kita di Desil 5 yang belum bisa masuk PBI. Nah, lebih baik kita kurangin yang Desil 10—yang 10% terkaya—kita hapus dia, kita alihkan kuotanya ke yang Desil 5," tegas Budi.

Integrasi data ini diharapkan dapat memastikan distribusi bantuan iuran kesehatan tepat sasaran di masa mendatang.

"Intinya pemerintah, begitu sudah ada integrasi data-data ini, kita ingin mendistribusikan PBI ini ke orang yang berhak, berbasiskan data BPS tadi. Dan itu jumlahnya lumayan besar sehingga kita bisa realokasikan ke orang yang lebih berhak," pungkasnya.