- Jusuf Kalla membantah isu yang menyebut dirinya meramalkan Indonesia akan mengalami kekacauan pada Juli atau Agustus mendatang.
- JK menegaskan bahwa ia hanya memberikan saran konstruktif mengenai kondisi ekonomi kepada Presiden dan Menko Perekonomian.
- Pernyataan mengenai potensi kekacauan negara tersebut secara keliru dikaitkan dengan JK, padahal disampaikan oleh pihak lain.
Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan klarifikasi tegas terkait isu yang menyebut dirinya meramalkan Indonesia akan mengalami kekacauan (chaos) atau kolaps pada bulan Juli atau Agustus mendatang.
Ia menepis kabar tersebut dan menantang pihak-pihak yang menyebarkannya untuk membuktikan kebenaran kutipan tersebut di media.
"Ada lagi isu Pak JK bilang Agustus collapse negara, chaos. Boleh periksa semua media, pernah enggak saya bilang di media? Anda ini puluhan media nih, coba cari pernah enggak saya bilang begitu? Yang bilang begitu Said Didu," ujar JK dalam konferensi persnya di Kediamannya di Kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
JK menjelaskan, bahwa dirinya memang memberikan pandangan kritis mengenai kondisi ekonomi negara, namun dalam koridor saran konstruktif kepada pemerintah.
Ia menekankan bahwa prediksinya bukan soal "chaos", melainkan potensi masalah keuangan jika pemerintah tidak segera melakukan penyesuaian kebijakan.
"Saya tidak pernah ngomong satu pun bahwa negara ini akan (chaos). Saya ngomong negara ini bermasalah kalau tidak naik BBM, kalau tidak MBG (Makan Bergizi Gratis) dikurangi, kalau tidak koperasi jangan terlalu besar jugalah. Kita ngomong begitu bersama para ekonom dan ahli daerah," jelasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab seorang negarawan, JK mengaku telah mengirimkan dokumen resmi berisi kajian dan saran kepada Presiden serta Menko Perekonomian.
Dalam surat tersebut, JK memperingatkan pemerintah untuk mengantisipasi situasi ekonomi yang diprediksi mulai menekan pada bulan Juli.
"Saya kirim ke Bapak Presiden, saya kirim ke Menko Ekonomi. Ada kata-kata isinya: Pemerintah pusat perlu mengantisipasi situasi yang diperkirakan akan mulai muncul pada bulan Juli. Tidak mengatakan chaos. Sekali lagi, yang ngomong chaos itu Said Didu, coba tanya dia," tegasnya.
Baca Juga: Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
JK menegaskan, bahwa masukan yang ia berikan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, terlebih bagi dirinya yang telah berpengalaman selama 20 tahun di pemerintahan.
Ia menolak jika sarannya dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah atau upaya menjatuhkan kekuasaan.
"Saya tidak lawan pemerintah. Saya kasih saran pemerintah benar. Saya tidak pernah mengatakan jatuhkan pemerintah, tidak pernah. Bahwa lima halaman, enam halaman kita berikan pandangan sebagai warga negara itu kewajiban, apalagi saya 20 tahun di pemerintahan," tuturnya.
JK menutup dengan menyatakan bahwa pengalaman puluhan tahun di birokrasi membuatnya terpanggil untuk memberikan peringatan dini agar masalah yang ia lihat tidak menjadi kenyataan.
"Buat apa saya di sini masih hidup, punya 20 tahun (pengalaman) di pemerintah, kalau tidak kasih saran sesuai pengalaman? Itu yang terjadi," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam acara diskusi yang diunggah Edy Mulyadi di akun YouTube @BANGEDYCHANNEL, pada Minggu (22/3/2026), Said Didu mengatakan kekhawatiran JK tersebut berkaitan dengan tekanan ekonomi dan situasi global.
Berita Terkait
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati
-
Dipolisikan Kasus Penistaan Agama, JK Larang Umat Islam Demo Bela Dirinya: Jangan!
-
JK Pertimbangkan Lapor Balik Pelapor Kasus Dugaan Penistaan Agama: Mereka Memfitnah Saya!
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer