- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa kritik publik merupakan elemen krusial untuk menjaga kesehatan demokrasi di Indonesia.
- Hasto menilai keberadaan pangkalan militer asing di Timur Tengah telah melanggar kedaulatan negara berdasarkan prinsip Dasasila Bandung.
- Pemerintah didorong merespons kritik secara transparan terkait hambatan implementasi kebijakan, seperti pada program Makan Bergizi Gratis pemerintah.
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa kritik merupakan elemen krusial dan menyehatkan bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Ia mengingatkan agar pemerintah saat ini terbuka terhadap masukan masyarakat guna menghindari persoalan di tingkat implementasi kebijakan.
Hasto mengawali pernyataannya dengan menyoroti situasi geopolitik global, khususnya di Timur Tengah usai PDIP menggelar acara peringatan Konferensi Asia-Afrika ke-71.
Ia menilai keberadaan pangkalan militer asing telah menjadi pemicu pelanggaran kedaulatan yang bertentangan dengan semangat Dasasila Bandung.
“Apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang menunjukkan bahwa adanya pangkalan militer asing inilah yang ikut menjadi pemicu, sehingga prinsip-prinsip yang dirumuskan di dalam Dasasila Bandung itu dilanggar, hanya mengatasnamakan kepentingan nasional suatu negara, yang merasa hegemoninya sepertinya mampu mengatasi kedaulatan dan kemerdekaan suatu negara,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Dalam konteks domestik, Hasto memberikan penekanan khusus pada pentingnya kritik. Ia berbagi pengalaman (sharing) saat PDI Perjuangan berada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, terutama pada periode kedua, di mana saat itu banyak kritik yang muncul namun kerap terbukti kebenarannya.
“Nah tadi di dalam pembukaan (acara), saya juga menyampaikan bahwa kritik itu sehat bagi demokrasi. Sebenarnya ini PDI Perjuangan juga ingin sharing. Ketika kami berada di dalam pemerintahan khususnya pada periode kedua Presiden Jokowi, muncul banyak kritik. Dan kemudian ternyata banyak kritik-kritik yang diberikan itu adalah suatu kebenaran,” ungkapnya.
Hasto menegaskan, bahwa PDIP tidak ingin partai-partai yang saat ini berada di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengulangi kesalahan yang sama dengan mengabaikan kritik.
“Sehingga kami tidak ingin partai yang berada di dalam pemerintah mengalami pengalaman seperti PDI Perjuangan saat itu,” tegasnya.
Baca Juga: Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
Hasto menyatakan bahwa kritik seharusnya dimaknai sebagai wujud rasa cinta kepada bangsa.
Ia mencermati bahwa meskipun Presiden Prabowo memiliki visi yang baik, dalam praktiknya sering kali muncul hambatan yang memerlukan evaluasi terbuka.
“Sehingga kita jadikan berbagai kritik justru sebagai bentuk rasa cinta kepada bangsa dan negara untuk memberikan suatu kontribusi ketika melihat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan dengan visi yang baik dari Presiden Prabowo tetapi dalam praktiknya kemudian menimbulkan berbagai persoalan-persoalan,” jelas Hasto.
Salah satu contoh yang disoroti Hasto adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, meski program tersebut memiliki landasan ideologis yang kuat untuk rakyat, fakta di lapangan menunjukkan adanya dinamika yang harus direspons secara transparan oleh pemerintah.
“Seperti misalnya belanja dari makan bergizi gratis. Padahal programnya sangat ideologis menyentuh kebutuhan rakyat tetapi dalam praktik PDI Perjuangan mencermati banyak hal yang telah disuarakan oleh masyarakat dan itu harus ditanggapi dengan terbuka,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Hasto menyampaikan pesan Megawati Soekarnoputri agar generasi muda Indonesia membangun kualitas peradaban dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemandirian bangsa.
Berita Terkait
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati
-
Menteri HAM Cium Aroma Skenario Pojokkan Pemerintah di Balik Laporan Polisi Terhadap Feri Amsari Cs
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Dunia di Ambang Krisis Avtur, Harga Tiket Pesawat Bisa Melonjak
-
Di Balik Ambisi B50 Dikritik: Diklaim Hemat Energi, Tapi Bebani Lingkungan dan Rakyat
-
Tinjau Sekolah Rakyat Sigi, Gus Ipul Pastikan Laptop Dimanfaatkan untuk Kegiatan Belajar
-
KPK Limpahkan Suap Impor Bea Cukai ke Pengadilan Tipikor, Nilai Lebih Rp40 Miliar
-
Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag, KPK Periksa Staf PBNU Syaiful Bahri
-
Presiden Xi Jinping Telepon Pangeran Arab Saudi Desak Selat Hormuz Dibuka
-
Bos FBI Klaim Punya Bukti Kecurangan Pemilu 2020, Joe Biden Bakal Ditangkap?
-
Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
-
Polisikan Ade Armando dan Abu Janda, Advokat Maluku Bawa Bukti Pelintiran Video JK
-
Konflik Berdarah di Gurdwara Moers Jerman, 11 Orang Luka Parah Rebutan Duit Kuil