Presiden Xi Jinping Telepon Pangeran Arab Saudi Desak Selat Hormuz Dibuka

Suara.com - Krisis navigasi di Selat Hormuz kini memicu ancaman serius bagi stabilitas ekonomi China sebagai eksportir terbesar dunia.

Presiden Xi Jinping mengambil langkah diplomasi proaktif dengan menghubungi Pangeran Mohammed bin Salman untuk mencari solusi perdamaian.

Dikutip dari NDTV, langkah ini menjadi krusial mengingat arus logistik Beijing ke kawasan Timur Tengah sempat anjlok drastis hingga 43 persen.

Ketergantungan besar pada impor energi membuat Tiongkok mendesak penghentian blokade militer yang melumpuhkan jalur pelayaran tersebut.

Xi menekankan pentingnya kedaulatan regional agar negara-negara Timur Tengah tidak terus bergantung pada perlindungan keamanan Amerika Serikat.

"Tiongkok menyerukan gencatan senjata segera dan komprehensif, mendukung semua upaya untuk memulihkan perdamaian dan menegaskan perselisihan diselesaikan melalui sarana politik dan diplomatik," ujar Xi kepada penguasa de facto kerajaan tersebut melalui telepon pada hari Senin, menurut pernyataan dari kementerian luar negeri Tiongkok.

"Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk transit normal, yang merupakan kepentingan bersama negara-negara regional dan komunitas internasional."

Seruan ini muncul setelah kegagalan pembukaan kembali jalur laut akibat ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran.

Aksi saling balas di Teluk Oman semakin memperkeruh situasi keamanan bagi kapal-kapal kargo internasional yang melintas.

Baca Juga: Arab Saudi Sebut Konflik Timur Tengah Ancam Energi Global dan Stabilitas Ekonomi

Pihak Beijing menganggap gangguan di titik strategis ini telah melanggar prinsip hukum laut internasional yang ditetapkan PBB.

Xi Jinping secara terang-terangan mendukung negara-negara di kawasan tersebut untuk menentukan nasib politik dan keamanan mereka sendiri.

Pesan ini tersirat dalam pernyataan Xi kepada Pangeran Mohammed bahwa Tiongkok mendukung negara-negara Timur Tengah "mengambil masa depan dan nasib mereka ke tangan mereka sendiri."

Retorika mengenai kemandirian ini mencerminkan pergeseran kekuatan diplomasi di tengah kekacauan tatanan internasional yang sedang terjadi.

Upaya Beijing ini sekaligus menjadi langkah proteksi terhadap pasokan minyak mentah yang 40 persennya bersumber dari kawasan tersebut.

Tiongkok berkomitmen memainkan peran konstruktif guna mencegah keruntuhan sistem perdagangan global akibat konflik yang berkepanjangan.