Politikus PSI Sebut Gubernur DKI Lembek, Tawuran Tak Kunjung Tuntas

Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menangani premanisme hingga tawuran yang meresahkan.

Justin menilai ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengantisipasi gangguan keamanan merupakan sebuah kegagalan yang fatal.

“Gubernur kita ‘lembek.’ Masalah tawuran saja tidak bisa diselesaikan dan terus terjadi berulang kali. Apalagi yang lebih terorganisir seperti premanisme,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Justin juga mempertanyakan keberanian Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk mengambil tindakan yang lebih ekstrem guna memberikan efek jera.

“Saya pernah mendorong agar Mas Gubernur berani mencabut bansos (bantuan sosial) satu kartu keluarga (KK) kalau anak-anaknya atau anggota-anggota keluarga lainnya terlibat tawuran. Tapi, itu saja Mas Gubernur terlihat enggan. Masalah seperti ini tidak akan hilang tanpa adanya sikap yang tegas,” sambungnya.

Pendekatan yang terlalu lembut seperti melalui imbauan tidak akan pernah bisa menghapus perilaku buruk dan kriminalitas di ibu kota.

“Perlu ada konsekuensi dan penindakan yang tegas,” terusnya.

Justin mengingatkan, Jakarta didukung puluhan ribu aparatur yang seharusnya mampu menjaga ketertiban umum secara maksimal.

“Jadi, secara kuantitas SDM (Sumber Daya Manusia) seharusnya tidak kekurangan. Hibah kita untuk Forkopimda sebagai wadah koordinasi lintas aparat juga tidak kecil, yaitu sebesar Rp 315 miliar,” ujarnya.

Baca Juga: Targetkan 9 Kursi di Banten, Sekjen PSI: Kursi Partai Lain Boleh Disunat, Gerindra Jangan

Pada akhirnya, Justin mendesak Pemprov DKI untuk menjaga amanah pajak warga dengan menunjukkan hasil nyata dalam pemberantasan premanisme maupun aksi kenakalan remaja.

“Harus bisa tegas dan serius. Ini berkaitan juga dengan pajak warga Jakarta yang perlu dipertanggungjawabkan. Jangan sampai belanja miliaran rupiah itu menjadi sia-sia karena Pemprov DKI tidak bisa menindak yang terus merugikan masyarakat,” tutupnya.