- Menteri HAM Natalius Pigai mendesak pelaku penembakan 22 warga sipil di Kampung Kembruk, Papua Tengah, untuk segera menyerahkan diri.
- Peristiwa baku tembak pada 14 April tersebut mengakibatkan 15 warga tewas dan tujuh orang lainnya mengalami luka-luka.
- Kementerian HAM akan menangani kasus secara independen dan transparan untuk memastikan pelaku ditindak tegas sesuai hukum berlaku.
Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pelaku penembakan terhadap 15 warga dan melukai tujuh lainnya saat baku tembak di Kampung Kembruk, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Selasa (14/4), untuk mengaku ke publik dan menyerahkan diri ke penegak hukum.
"Peristiwa itu terjadi siang hari pelakunya sudah tahu. Itu tidak bisa diperdebatkan. Pelakunya rakyat sudah tahu, mereka yang menjadi korban tahu, mereka yang ada di masyarakat lokasi tempat juga sudah tahu. Ya, sekarang silahkan, jangan sembunyi, harus dibuka," kata Pigai saat jumpa pers di Kantor Kementerian HAM sebagaimana dilansir Antara, Senin (20/4/2026).
Menurut Pigai, pelaku berhutang rasa tanggung jawab kepada publik karena korban dari peristiwa tersebut merupakan warga sipil. Peristiwa tersebut juga membuat kondisi di Kembruk tidak kondusif karena masyarakat akan selalu merasa terancam oleh pihak-pihak tertentu.
Jika seluruh pihak terkait tidak mau mengaku dan menolak mengikuti proses hukum yang berlaku, Pigai yakin kasus ini akan menjadi "noda hitam" dalam perjalanan panjang kasus HAM di Indonesia.
"Tinggal dengan pernyataan ini apakah mau buka enggak? Yang merasa diri bersalah, mau buka enggak? Dalam waktu dekat juga begitu penyelidikan atau pantauan dari sipil society, Non Government Organization (NGO), tokoh agama, mungkin juga Komnas HAM akan buka (identitas pelaku penembakan)," kata Pigai.
Walau dirinya meyakini berbagai pihak termasuk Komnas HAM sudah mengetahui siapa pelakunya, dia tetap ingin kasus ini ditangani oleh Kementerian HAM.
Menurut dia, jika Komnas HAM ataupun NGO lain ikut terlibat dalam kasus ini akan menimbulkan kesan buruk dan catatan yang tidak baik untuk pemerintah.
Sedangkan, lanjut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah penanganan kasus secara independen, adil dan transparan.
Karenanya, Pigai menyatakan Kementerian HAM akan mengambil alih kasus ini agar penyelesaiannya dilakukan secara langsung oleh pemerintah.
Baca Juga: Pigai Ungkap 15 Warga Tewas di Papua, Minta Pelaku Segera Diungkap
"Lebih baik Kementerian HAM mendahului cek data fakta informasi itu, jauh lebih bagus," kata dia.
Dia melanjutkan, beberapa upaya yang akan dilakukan Kementerian HAM yakni turun langsung untuk menelusuri sebab akibat dari kasus ini serta mendorong pihak yang merasa terlibat untuk mengakui perbuatannya.
Dengan adanya upaya tersebut, Pigai berharap kasus penembakan masyarakat sipil di Kembruk bisa cepat terungkap dan pelaku ditindak secara adil di mata hukum.
Sebelumnya, sebanyak 22 warga sipil jadi korban terkena tembakan di tengah terjadinya aksi baku tembak antara aparat dengan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB), Selasa (14/4).
Menurut data yang dimiliki Kementerian HAM, ke-22 warga itu terdiri dari 15 orang dinyatakan tewas dan tujuh orang luka-luka.
Tujuh orang yang mengalami luka-luka terdiri dari tiga orang anak-anak dan empat orang dewasa.
Seluruh korban sampai saat ini telah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.
Hingga saat ini, Kementerian HAM masih mencari tahu tentang adanya anak-anak yang jadi korban tewas akibat peristiwa tersebut.
Berita Terkait
-
Pigai Ungkap 15 Warga Tewas di Papua, Minta Pelaku Segera Diungkap
-
15 warga Sipil Tewas di Kembru Papua, Menteri HAM Pigai: Pelaku Sudah Diketahui, Jangan Sembunyi!
-
BRI Komitmen Jaring Talenta Emas Sepak Bola Masa Depan dari Tanah Papua
-
Pigai: Kritik Feri Amsari Tak Perlu Dipolisikan, Cukup Dijawab Data
-
Pemerintah Mulai Kaji Kereta Papua, Rute Sentani-Kota Jayapura Jadi Proyek Awal
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
FIFA Buka Voting Tim Terbaik Piala Dunia 2026: Argentina Sumbang 5 Pemain, Spanyol?
-
Dari Pameran Kudatuli, Megawati Titip Pesan untuk Generasi Muda Indonesia
-
Kasus Dugaan Penculikan Atlet Golf Jesslyn Wijaya, Polisi Telusuri Perjalanan hingga Kuala Lumpur
-
Bukan Sekedar Catatan Masa Lalu, Peristiwa Kudatuli Merupakan Simbol Perjuangan Lawan Ketidakadilan
-
Usut Aliran Rp 91 Miliar Suap Bea Cukai, KPK Tetapkan Tersangka Baru
-
Korupsi Disebut Kejahatan HAM, Mengapa Hak Korban Belum Jadi Perhatian?
-
Aksesori Estetik Makin Digemari, Ini Tempat Belanja Lengkap Incaran Reseller hingga Jastiper
-
Salah Setting Aplikasi Navigasi, Pemotor RX-King Nekat Masuk Tol Jagorawi
-
Anggaran Jasa Belanja Tenaga Ahli Banten Tembus Rp55,47 Miliar, Kepala BPKAD Mengaku Kaget
-
Jembatan di Serang Mulai Dibangun Andra Soni Usai 25 Tahun Tak Tersentuh Perbaikan