- Menteri Luar Negeri Sugiono meluruskan istilah blanket overflight menjadi akses penerbangan di Jakarta pada Rabu, 22 April 2026.
- Pemerintah menegaskan akses penerbangan dengan Amerika Serikat tetap mengutamakan kedaulatan serta kepentingan nasional untuk melindungi bangsa Indonesia.
- Indonesia terbuka menjalin kerja sama serupa dengan negara lain sesuai prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut.
Suara.com - Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan lebih lanjut mengenai blanket overflight yang belakangan menjadi perbincangan. Pertama, ia meluruskan terminologi tersebut.
"Saya kira terminologinya harus diluruskan, ya. Itu bukan blanket overflight, itu overflight access," kata Sugiono di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Sugiono lantas menjawab sejumlah anggapan dari pengamat bahwa rencana tersebut akan menyeret Indonesia ke dalam konflik global.
Ia menegaskan bahwa pemerintah terpilih telah disumpah untuk menjalankan konstitusi serta memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
"Ada aspek kedaulatan di situ, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum di situ. Jadi, saya tidak melihat urusannya sama menyeret Indonesia ke dalam konflik global," kata Sugiono.
Berbicara mengenai overflight access dengan pihak Amerika Serikat (AS), Sugiono menjelaskan hal itu perlu melewati proses dan mekanisme pembahasan lebih dahulu.
"Mekanismenya seperti apa dan sebagainya-sebagainya itu di Indonesia. Dan saya kira kedaulatan, kepentingan nasional itu juga pasti akan menjadi sesuatu yang utama. Itu satu," kata Sugiono.
Sugiono mengingatkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Oleh karena itu, perjanjian serupa terbuka tidak hanya dengan AS, melainkan juga dengan negara lain.
"Sebagai negara yang memiliki tradisi dan politik luar negeri bebas aktif, ya perjanjian serupa itu juga kalau misalnya dilakukan dengan negara-negara lain, ya enggak ada masalah, kan gitu. Mekanismenya seperti apa, implementasinya seperti apa," kata Sugiono.
Baca Juga: Jarang Hadir Rapat di Komisi I DPR, Ini Alasan Menlu Sugiono
Berita Terkait
-
Jarang Hadir Rapat di Komisi I DPR, Ini Alasan Menlu Sugiono
-
Ogah Dijebak Donald Trump, Iran Boikot Negosiasi Islamabad dan Siapkan Serangan Balasan
-
Menanti Sentuhan Magis Marselino Ferdinan di Bawah Taktik Baru John Herdman
-
Perang AS vs Iran Bikin Harga Kondom Melejit: Permintaan Naik, Stok Menipis
-
Makanan Prajurit AS 'Tak Layak' Saat Perang Iran, Netizen Sebut Lebih Enak MBG
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Profil Abdul Mateen, Anak Sultan Hassanal Bolkiah Kini Jadi Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam
-
Sadis! Penembakan Massal Dekat Festival Toledo Ohio Amerika Serikat, Pengunjung Kocar-kacir
-
Menjaga Sisa Rasa Betawi: Kisah Selendang Mayang Bu Widya di Tengah Kepungan Kopi Boba
-
Kado HUT Jakarta: Jembatan Cincin Mulai Dibangun, Tiang Monorel Mangkrak Resmi Hilang!
-
Sakit Hati Diintimidasi, Ayah dan Anak di Cikupa Kompak Bunuh Pedagang Cilok
-
BGN Diguncang Korupsi: Cukupkah Pergantian Pimpinan Selamatkan Program MBG?
-
Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan
-
Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta