Ketua API Kritik Pernyataan JK Soal Konflik Agama

Suara.com - Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Pendeta Harsanto Adi angkat bicara terkait polemik video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ia menegaskan, isu tersebut menyentuh ranah sensitif karena berkaitan langsung dengan ajaran agama.

Dalam video di link Masjid Kampus UGM menit 9 hingga 10, Jusuf Kalla berujar, “Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Saat konflik berlangsung kedua pihak berkeyakinan begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti.”

Menurut Harsanto, penting untuk memahami terlebih dahulu definisi penistaan dalam konteks keagamaan. Difinisi penistaan adalah kurang lebih adalah tindakan penghinaan, perendahan atau pelecehan terhadap simbol, kitab suci, tokoh suci, atau kepercayaan suatu agama.

Ia menilai pernyataan yang disampaikan Jusuf Kalla tidak sesuai dengan ajaran dalam Kitab Suci Injil.

"Apa yang telah disampaikan Pak JK (Jusuf Kalla) adalah sesuatu yang tidak benar , tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang tertuang dalam Kitab Suci Injil,” katanya, Selasa (21/04/2026).

Lebih lanjut, Harsanto menekankan, ajaran Yesus Kristus tidak pernah membenarkan kekerasan terhadap pihak yang berbeda keyakinan.

"Yesus tidak pernah mengajar pengikutnya bahwa membunuh orang yang tidak seiman itu masuk surga, dan kalaupun dirinya harus mati itu berarti mati syahit," ujarnya.

Dia menjelaskan, langkah pelaporan yang dilakukan didasari oleh keprihatinan terhadap dampak yang ditimbulkan di tengah umat.

Baca Juga: JK Meledak di Tengah Polemik Ijazah Jokowi dan Laporan Polisi, Apa yang Sedang Terjadi?

"Pelaporan itu terjadi karena kita merasa bahwa pernyataan ini tidak benar, tidak sesuai ajaran Yesus Kristus dan tentu melukai umat Kristen," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan, pihaknya tetap membuka ruang rekonsiliasi.

"Kita siap untuk memaafkan dengan catatan mengakui apa yang dikatakan tidak benar," tambahnya.