Saiful Mujani Kembali Dipolisikan Soal Makar, Kuasa Hukum Bilang Begini

Suara.com - Saiful Mujani kembali dilaporkan terkait pasal makar ke Bareskrim Polri. Menanggapi ini, kuasa hukum Mujani, Todung Mulya Lubis menilai tidak ada alasan kuat perihal tuduhan terhadap Mujani.

Todung mengatakan tidak mengetahui detail berapa banyak laporan terhadap Mujani yang sudah masuk ke kepolisian. Tetapi ia menyatakan siap untuk mendampingi kliennya.

"Tapi artinya kita siap ya, untuk mendampingi Saudara Saiful Mujani, walaupun saya pribadi tidak melihat ada alasan hukum yang kuat untuk menyangka, mempersangkakan Saiful Mujani melakukan tindakan makar," kata Todung usai hadir diskusi di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Todung menegaskan pernyataan yang disampaikan Mujani dan kemudian dipersoalkan adalah bukan tindakan makar. Pernyataan Mujani merupakan political statement, bukan political movement.

"Nah, ini terlalu, terlalu prematur untuk dikatakan makar karena dia hanya membuat political statement, dia bukan bikin political movement. Jadi ya ini, ini prematur dan kita lihat saja ya. Saya sama sekali tidak khawatir," kata Todung.

Todung turut menanggapi laporan pertana terhadap Mujani terkait pasal Pasal 246 UU 1 Tahun 2023 tentang Penghasutan untuk melawan penguasa.

"Saya rasa semua seminar akan dituduh melakukan penghasutan kalau semua orang datang ke seminar, ya kan? Semua orang bicara hal yang sama, ya kan? Karena ini kan refleksi dari kecemasan, kegelisahan publik terhadap keadaan yang tidak baik-baik saja ini. Artinya semua akan dituduh menghasut nanti, apakah
pemerintah mau melakukan itu? Kan enggak," tutue Todung.

Laporan ke Bareskrim

Ketua Presidium Kebangsaan 08, Kurniawan mengungkap alasan di balik pelaporan terhadap pengamat politik Saiful Mujani dan akademisi Islah Bahrawi ke Bareskrim Polri.

Baca Juga: Ungkap Alasan Polisikan Saiful Mujani, Relawan Prabowo: Narasi Makar Ganggu Kerja Presiden!

Ia menilai pernyataan kedua tokoh tersebut terkait dugaan ajakan makar berpotensi merusak kondusivitas pemerintah yang tengah fokus membangun ekonomi di tengah tekanan global

Langkah hukum ini ditegaskannya sebagai bentuk tanggung jawab moril relawan untuk mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terhambat oleh kegaduhan di media sosial.

“Supaya bisa melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai presiden dengan maksimal. Justru diganggu dengan postingan-postingan yang menimbulkan situasi tidak kondusif. Ini yang bermasalah,” jelasnya

Ia pun menepis argumen yang menyebut narasi tersebut adalah bagian dari hak demokrasi.

“Demokrasi kita akui, kebebasan berpendapat di muka umum lisan maupun tulisan itu dilindungi. Tapi mana yang namanya demokrasi? Demokrasi pun ada batas-batasnya ya. Mereka sudah melewati batas,” tegas Kurniawan.

Dalam laporan yang teregistrasi dengan nomor LP/B/146/IV/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI, Kurniawan mencantumkan Pasal 193 dan Pasal 246 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang mengatur soal makar.