- Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti modus penipuan debt collector terhadap layanan darurat ambulans dan pemadam kebakaran.
- Praktik penagihan fiktif terjadi di Sleman dan Semarang guna memicu keributan yang membahayakan keselamatan nyawa masyarakat umum.
- Abdullah mendesak kepolisian mempidanakan pelaku serta mengkritik OJK atas lemahnya pengawasan terhadap regulasi penagihan utang pihak ketiga.
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti tajam praktik nakal penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector yang menggunakan modus penipuan terhadap layanan darurat.
Di beberapa daerah, debt collector dilaporkan menipu layanan ambulans dan pemadam kebakaran (damkar) agar mendatangi rumah debitur.
Ia menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi karena menyangkut keselamatan publik. Ia pun mendesak agar para pelaku diproses secara hukum.
“Debt collector tersebut harus dipidanakan karena telah membahayakan nyawa banyak orang,” tegas Abdullah kepada wartawan, Jumat (24/2/2026).
Berdasarkan laporan, modus ini terjadi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang melibatkan layanan ambulans, serta di Semarang, Jawa Tengah, yang melibatkan pemadam kebakaran.
Debt collector tersebut berpura-pura membutuhkan pertolongan darurat dengan memberikan alamat rumah debitur. Aksi ini diduga sengaja dilakukan untuk memicu keributan.
Pria yang akrab disapa Gus Abduh ini menjelaskan, penggunaan layanan ambulans dan damkar secara fiktif sangat berisiko fatal bagi masyarakat yang benar-benar dalam kondisi darurat.
“Artinya, debt collector tersebut telah bermain-main dengan keselamatan dan nyawa masyarakat dengan menipu ambulans dan damkar untuk menagih utang. Kasus ini tidak boleh dibiarkan dan terus berulang,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI tersebut.
Atas dasar itu, Abduh mendesak pihak kepolisian segera mengusut tuntas pelaku hingga ke pihak yang mempekerjakan mereka. Menurutnya, layanan publik yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut kompensasi.
Baca Juga: Adhisty Zara Digosipkan Hamil, Siapa Pacarnya Sekarang?
“Tujuannya, selain menindak pidana atau memberikan sanksi tegas kepada debt collector, juga agar pihak ambulans dan damkar dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang mempekerjakannya,” jelas Abduh.
Ia juga menyayangkan pelanggaran praktik penagihan yang terus berulang dan semakin kreatif dengan cara yang salah. Ia merinci, mulai dari intimidasi, kekerasan, hingga penarikan paksa di jalanan.
“Sekarang mereka pakai modus baru melakukan penipuan dengan memanfaatkan layanan ambulans dan damkar,” sebutnya.
Terakhir, Abduh melayangkan kritik keras terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menilai regulasi mengenai tata kelola penagihan utang oleh pihak ketiga belum berjalan secara efektif di lapangan.
“OJK seakan membiarkan kondisi ini, tidak menghentikan praktik debt collector, tetapi juga belum mampu mencegah pelanggaran penagihan yang melanggar hukum,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Adhisty Zara Digosipkan Hamil, Siapa Pacarnya Sekarang?
-
Soal Kasus Guru Atun Dihina Siswa di Kelas, Komisi X DPR: Ini Tamparan Keras Dunia Pendidikan
-
Warteg hingga Toko Listrik di Pulogebang Dilalap Api, 13 Unit Damkar Berjibaku Padamkan Kebakaran!
-
Jarang Hadir Rapat di Komisi I DPR, Ini Alasan Menlu Sugiono
-
RUU PPRT Dipercepat, Pemerintah Tegaskan Hak Pekerja Rumah Tangga
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Wamensos Minta Aceh Utara Penuhi Syarat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen
-
Di Aceh, Ratusan Calon Siswa Terjangkau Masuk Sekolah Rakyat
-
Ungkit Jasa Misi PBB, 4 Anggota BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus Minta Hukuman Ringan
-
Pemerintah Pusat dan DPR RI Sepakati Pengelolaan ASN Harus Selaras dengan Kesiapan Fiskal Daerah
-
Pastikan MBG Berbasis Sains, Nanik S Deyang Rekrut Profesor Gizi Masuk Jajaran BGN
-
Otto Hasibuan Digugat! Jabatan Wamenko dan Ketum PERADI Dinilai Tabrak Putusan MK
-
'Kita Kerjakan Bersama', Terkuak Rapat Gelap 4 Anggota BAIS TNI Sebelum Siram Air Keras Andrie Yunus
-
Sita Uang Ratusan Juta Saat OTT, KPK Bawa Bupati Muara Enim ke Jakarta Besok
-
Ismail Menangis, Asrul Bertongkat: Dua Bos Travel Resmi Ditahan KPK Kasus Kuota Haji
-
KPK Dalami Fakta Sidang Raffi Ahmad Titip iPhone 17 dari AS, Siap-siap Diperiksa?