- Dirut PT Food Station menyatakan biaya produksi beras membengkak akibat harga gabah petani melebihi aturan pemerintah.
- Perusahaan menghadapi dilema karena aturan HET membatasi harga jual sementara biaya operasional sudah tidak tertutupi.
- Food Station berencana mengusulkan revisi HET serta menggalakkan penjualan beras khusus dan kemasan besar untuk efisiensi.
Suara.com - Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya, Dodot Tri Widodo, membeberkan kondisi pelik distribusi beras di Jakarta saat ini.
"Iya, jadi kan kami ini kan tidak boleh menjual di atas HET, karena HET beras premium itu Rp14.900, kemudian untuk beras medium itu Rp13.500 per kilo," ujar Dodot di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/4/2026).
Sementara gejolak harga gabah di tingkat petani menjadi pemicu utama pembengkakan biaya produksi.
"Sekarang ini harga gabahnya udah naik. Dari HPP pemerintah itu kan Rp6.500, realitasnya di sawah itu sudah Rp7.500," jelas Dodot lagi.
Kondisi tersebut mengakibatkan kalkulasi modal dasar untuk menghasilkan beras menjadi tidak masuk akal, jika disandingkan dengan aturan harga jual resmi.
"Untuk menjadi beras dari gabah tersebut, sederhananya kali dua. Jadi Rp7.500 kali
dua, udah Rp15.000. Itu baru menjadi beras tuh, belum ongkos packaging, ongkos angkut, operasional. Sehingga HPP kami itu sudah di atas HET," tambah Dodot.
Food Station menghadapi dilema lantaran ancaman sanksi hukum dari pemerintah membayangi jika mereka nekat menaikkan harga jual secara sepihak.
"Ini problem, sementara kami nggak boleh menjual di atas HET. Nah, ini nanti kalau kami jual di atas HET, melanggar, terus ada Satgas Pangan," kata Dodot.
Opsi kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) tetap dinilai sebagai jalan keluar paling sahih, agar produsen tetap mampu bernapas di tengah himpitan biaya.
Baca Juga: Cabai Turun Tajam hingga 10%, Harga Beras Justru Naik Tipis Hari Ini
"Harus menaikkan HET solusinya ya, sehingga kami produsen ini masih bisa jualan dengan sedikit margin gitu," tegas Dodot.
Wacana usulan revisi harga rencananya akan disuarakan melalui perhimpunan pelaku industri penggilingan padi nasional dalam waktu dekat.
"Iya, nanti lewat asosiasi ya, Asosiasi Produsen atau Perpadi (Perhimpunan Penggilingan Padi Indonesia)," tutur Dodot.
Selain menanti kebijakan pusat, Food Station juga merancang siasat agar performa keuangan perusahaan tidak terjerembap dalam kerugian.
"Ya, pertama memang kan kami nggak mungkin jual dengan rugi. Kalau kami jual rugi, kan nanti ya performa kami jadi jelek. Terus ya kami antisipasi juga beras yang non-HET," papar Dodot.
Pihaknya mulai menggalakkan diversifikasi penjualan pada komoditas beras khusus, yang harganya tidak dipatok ketat oleh regulasi pemerintah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Herman Khaeron Apresiasi KWP Berbagi, Dorong Peningkatan Kegiatan Sosial di DPR RI
-
Kejagung Buka Peluang Tambah Tersangka Korupsi MBG, Nama-Nama Baru Masih Didalami
-
Sempat Dikeluhkan karena Galian Berbahaya, Proyek PAM Jaya di Condet Kini Mulai Alirkan Air Bersih
-
Menanti Nyanyian Sony Sonjaya, Siapa Saja Petinggi di Balik Skandal Korupsi MBG?
-
Tabrak Lari Tewaskan Tokoh Pramuka Tangerang, Polisi Kantongi Identitas Kendaraan
-
Kejagung Sasar Kantor dan Rumah Tersangka Korupsi MBG, Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik Disita
-
Bansos Sarung dan Mukena Dikorupsi, Eks Legislator NTB Cuma Dituntut 2 Tahun Bui
-
Moratorium MBG Bikin Investor Menjerit, Jupnas Gizi: Ini Rapor Merah
-
Dijuluki 'Banjir Abadi', Genangan di Joglo Kembangan Akhirnya Ditangani Pemkot Jakbar
-
Babak Baru Korupsi MBG, Asep Yusuf Somantri Punya Tugas 'Spesial' Atur SPPG