Omzet Rp3,5 M, Setoran Parkir Blok M Square ke Kas Jakarta Cuma Rp711 Juta, Ada Apa?

Suara.com - Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta mengendus indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan.

Temuan tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Pansus DPRD DKI Jakarta, Fuadi Luthfi, seusai menggelar rapat evaluasi bersama jajaran eksekutif dan operator parkir PT Dinamika Mitra Pratama (Best Parking), Senin (27/4/2026).

Pola kerja sama yang telah berjalan selama 1,5 dekade terakhir, disebut Fuadi, justru memberikan dampak yang merugikan bagi pemerintah provinsi.

Berdasarkan data yang dihimpun, total pendapatan bruto dari sektor perparkiran Blok M Square diperkirakan mencapai angka Rp3,5 miliar per bulan.

Namun, Unit Pengelola (UP) Parkir DKI Jakarta tercatat hanya menerima setoran sebesar Rp711 juta setiap bulannya, melalui skema perjanjian fixed income.

“Ini sangat jomplang,” ujar Fuadi di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Kesenjangan nominal tersebut memicu desakan agar skema kerja sama segera dirombak, demi mengedepankan asas keadilan bagi pendapatan daerah.

“UP Parkir kurang fair juga mendapatkan hasil segitu. Belum lagi untuk operator parkirnya,” tambah Fuadi.

Pansus DPRD DKI Jakarta menawarkan opsi sharing profit atau bagi hasil sebagai skema pengganti fixed income atau pendapatan tetap.

Baca Juga: Kerja 36 Jam hingga Tidur di Lorong, Kasatpol PP DKI: 35 Anggota Saya Meninggal Dalam Setahun!

Hal tersebut dipandang lebih akurat, karena perolehan pendapatan daerah nantinya akan berpatokan langsung pada volume kendaraan yang masuk.

Sebagai gambaran potensi yang ada, tercatat sedikitnya 15 ribu unit kendaraan memasuki area parkir Blok M Square dalam kurun waktu satu hari.

“Mudah-mudahan, siapapun yang mendapatkan perjanjian kerja sama dengan UP Parkir (Blok M Square), bisa memenuhi kriteria atau standar baku yang ditentukan,” kata Fuadi.

Selain menyoroti bagi hasil, legislator juga mengusulkan adanya digitalisasi menyeluruh pada sistem perparkiran guna menghapus metode manual.

“Ini penting untuk mencegah celah pungutan liar (pungli),” tegas Fuadi.

Pansus juga memberikan peringatan keras bahwa mereka tidak akan segan menempuh jalur hukum, apabila ditemukan adanya manipulasi dalam laporan keuangan.

“Dalam hal ini, kejaksaan. Biar mereka yang melakukan audit investigasi,” pungkas Fuadi.