- Amerika Serikat memulai operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari 2026 yang memicu eskalasi konflik berkepanjangan.
- Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan sekitar 12,7 miliar dolar AS dalam fase awal operasi untuk penggunaan persenjataan canggih.
- Konflik ini menimbulkan korban jiwa, kenaikan biaya hidup domestik, serta beban jangka panjang bagi perawatan kesehatan veteran.
Risiko Konflik Berkepanjangan dan Beban Veteran
Sejumlah pengamat menilai konflik terbaru berpotensi mengulangi pola perang berkepanjangan seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan.
Naveed Shah dari organisasi veteran Common Defense menyatakan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan militer.
“Konflik saat ini berisiko mengulangi kesalahan yang menyebabkan keterlibatan militer dalam jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti beban jangka panjang yang harus ditanggung pemerintah, termasuk biaya perawatan kesehatan veteran yang diperkirakan mencapai 2,2 triliun dolar AS dalam beberapa dekade mendatang.
Dampak Ekonomi terhadap Masyarakat
Sejumlah warga Amerika Serikat melaporkan peningkatan pengeluaran rumah tangga sejak konflik dimulai, terutama akibat kenaikan harga energi.
Data ekonomi menunjukkan harga bahan bakar mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir, yang berdampak langsung pada biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari.
Kerugian konsumen akibat lonjakan harga bahan bakar secara nasional diperkirakan mencapai 27,8 miliar dolar AS atau sekitar 200 dolar per rumah tangga.
Baca Juga: Usulan Aula Dansa Donald Trump Picu Perdebatan di Kongres AS soal Anggaran
Sejarah Panjang Intervensi Militer Amerika Serikat
Sejak Perang Korea pada awal 1950-an, Amerika Serikat terlibat dalam sejumlah konflik besar, termasuk di Vietnam, Irak, dan Afghanistan.
Berbagai konflik tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar serta beban anggaran negara yang signifikan dalam jangka panjang.
Konflik terbaru dengan Iran kembali memunculkan perdebatan publik mengenai efektivitas kebijakan luar negeri dan prioritas anggaran pemerintah, khususnya terkait keseimbangan antara kebutuhan domestik dan pengeluaran militer.
Berita Terkait
-
Pejabat Inggris Sindir Israel Sekutu Spesial Amerika saat Pertemuan Trump - Raja Charles, Maksudnya?
-
76 Tahun AS Berperang: Triliunan Dolar Habis, Jutaan Nyawa Melayang, Perang Iran yang Termahal
-
FIFA Patok Biaya Parkir di Piala Dunia 2026: Satu Mobil Rp4 Juta di Miami
-
Iran Absen di Rapat FIFA karena Masalah Visa, Keikutsertaan di Piala Dunia 2026 Masih Tanda Tanya
-
Harga Minyak Dunia Tembus USD 110, Diprediksi Bisa Capai 120 Dolar AS
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!