- Presiden Prabowo Subianto menawarkan program konversi biaya sewa rumah buruh menjadi cicilan kepemilikan hunian pribadi.
- Kebijakan ini disampaikan pada perayaan May Day di Monas, Jakarta, guna meringankan beban ekonomi para pekerja.
- Pemerintah menerapkan skema tenor fleksibel hingga 40 tahun agar angsuran KPR tetap terjangkau bagi para buruh.
Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto menawarkan solusi kepemilikan hunian bagi buruh yang selama ini terbebani oleh tingginya biaya sewa tempat tinggal.
Dalam pidato perayaan May Day 2026 di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026), ia menjanjikan program konversi uang kontrakan menjadi cicilan rumah dengan jangka waktu atau tenor hingga 40 tahun.
Prabowo awalnya menyoroti keluhan para buruh yang menyebutkan bahwa sekitar 30 persen dari penghasilan bulanan mereka habis hanya untuk membayar sewa rumah.
Ia lalu menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya agar biaya tersebut dialihkan untuk kepemilikan aset pribadi.
"Saudara-saudara, tadi kalian mengatakan penghasilan kalian 30 persen untuk kontrak. Nanti, kita akan yakinkan saudara nanti akan memiliki rumah tersebut," ujar Prabowo di hadapan massa buruh.
Strategi yang ditawarkan pemerintah adalah mengubah alokasi dana sewa menjadi angsuran kredit kepemilikan rumah (KPR).
Guna memastikan cicilan bulanan tetap terjangkau dan tidak melebihi kemampuan buruh, Presiden meluncurkan kebijakan tenor fleksibel yang melampaui standar perbankan pada umumnya.
"Jadi yang tadi 30 persen untuk kontrak, kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri. Cicilnya kalau bisa 20 tahun. Kalau enggak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun," tegasnya.
Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa pihak perbankan dapat memberikan kredit jangka panjang kepada kelompok pekerja, petani, maupun nelayan. Menurutnya, kelompok ini merupakan warga negara yang paling loyal dan menetap, sehingga risiko gagal bayar dapat dimitigasi.
Baca Juga: Dilema Skincare dan Sembako: Jeritan Buruh Perempuan Cirebon Tagih Kesejahteraan di Ibu Kota
"Karena buruh tidak mungkin lari ke mana-mana. Betul? Petani dan nelayan enggak mungkin lari ke mana-mana," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya