- Presiden Prabowo Subianto menawarkan program konversi biaya sewa rumah buruh menjadi cicilan kepemilikan hunian pribadi.
- Kebijakan ini disampaikan pada perayaan May Day di Monas, Jakarta, guna meringankan beban ekonomi para pekerja.
- Pemerintah menerapkan skema tenor fleksibel hingga 40 tahun agar angsuran KPR tetap terjangkau bagi para buruh.
Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto menawarkan solusi kepemilikan hunian bagi buruh yang selama ini terbebani oleh tingginya biaya sewa tempat tinggal.
Dalam pidato perayaan May Day 2026 di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026), ia menjanjikan program konversi uang kontrakan menjadi cicilan rumah dengan jangka waktu atau tenor hingga 40 tahun.
Prabowo awalnya menyoroti keluhan para buruh yang menyebutkan bahwa sekitar 30 persen dari penghasilan bulanan mereka habis hanya untuk membayar sewa rumah.
Ia lalu menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya agar biaya tersebut dialihkan untuk kepemilikan aset pribadi.
"Saudara-saudara, tadi kalian mengatakan penghasilan kalian 30 persen untuk kontrak. Nanti, kita akan yakinkan saudara nanti akan memiliki rumah tersebut," ujar Prabowo di hadapan massa buruh.
Strategi yang ditawarkan pemerintah adalah mengubah alokasi dana sewa menjadi angsuran kredit kepemilikan rumah (KPR).
Guna memastikan cicilan bulanan tetap terjangkau dan tidak melebihi kemampuan buruh, Presiden meluncurkan kebijakan tenor fleksibel yang melampaui standar perbankan pada umumnya.
"Jadi yang tadi 30 persen untuk kontrak, kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri. Cicilnya kalau bisa 20 tahun. Kalau enggak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun," tegasnya.
Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa pihak perbankan dapat memberikan kredit jangka panjang kepada kelompok pekerja, petani, maupun nelayan. Menurutnya, kelompok ini merupakan warga negara yang paling loyal dan menetap, sehingga risiko gagal bayar dapat dimitigasi.
Baca Juga: Dilema Skincare dan Sembako: Jeritan Buruh Perempuan Cirebon Tagih Kesejahteraan di Ibu Kota
"Karena buruh tidak mungkin lari ke mana-mana. Betul? Petani dan nelayan enggak mungkin lari ke mana-mana," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga