Iran Blokir Kiriman Senjata AS di Selat Hormuz, Pendapatan Negara Diprediksi Meroket

Suara.com - Republik Islam Iran secara resmi melarang total pengiriman segala bentuk persenjataan militer Amerika Serikat yang melintasi jalur strategis Selat Hormuz.

Juru bicara militer Iran, Mohammad Akraminia, menegaskan bahwa kebijakan tegas ini diambil untuk memutus rantai pasokan senjata Washington menuju pangkalan-pangkalan militernya di Timur Tengah.

Langkah berani Teheran ini tidak hanya bertujuan memperkuat kedaulatan maritim mereka, tetapi juga diprediksi akan menghasilkan pendapatan negara hingga dua kali lipat lebih besar dari sektor minyak.

Blokade Total di Bawah Kendali IRGC

Mohammad Akraminia memastikan bahwa larangan ini akan diberlakukan secara ketat mulai saat ini tanpa ada toleransi sedikit pun bagi kapal-kapal perang Amerika Serikat.

"Mulai sekarang, kami tak akan mengizinkan senjata Amerika melintasi Selat Hormuz dan memasuki pangkalan-pangkalan regional," kata Akraminia seperti dikutip oleh stasiun televisi Press TV pada hari Rabu (13/5).

Ia membeberkan bahwa wilayah bagian barat dari selat tersebut kini berada di bawah komando penuh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Sementara itu, wilayah bagian timur dari jalur air krusial tersebut akan dikendalikan secara langsung oleh unit-unit tempur tentara reguler Iran.

"Pengendalian yang terkoordinasi ini akan meningkatkan pengawasan dan kedaulatan Iran atas kawasan tersebut, sekaligus menghasilkan pendapatan hingga dua kali pendapatan minyak," katanya menjelaskan potensi keuntungan ekonomi dari kebijakan ini.

Baca Juga: Demi Darah Syuhada! Iran Lepas Tim Melli ke Piala Dunia dengan Seruan Perlawanan

Latar Belakang: Agresi dan Gencatan Senjata Semu

Kebijakan blokade senjata ini merupakan respons langsung atas agresi militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target di wilayah Iran pada tanggal 28 Februari lalu.

Serangan tersebut dilaporkan telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan dan menewaskan sejumlah warga sipil yang tidak bersalah.

Republik Islam Iran yang memiliki hak sah untuk membela diri kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan berbagai fasilitas militer AS yang tersebar di Timur Tengah.

Pada tanggal 7 April, kedua belah pihak sempat mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu yang dilanjutkan dengan pembicaraan damai di Islamabad, Pakistan.

Namun, perundingan tersebut berakhir tanpa hasil yang konkret akibat tuntutan-tuntutan sepihak dari pihak Washington.