Kritik Jelang Muktamar NU: Jangan Jadikan Organisasi Alat Politik

Di sisi lain, ia menyayangkan munculnya indikasi campur tangan dalam proses Muktamar NU, baik melalui dukungan politik, jaringan birokrasi, maupun upaya memengaruhi arah kepemimpinan.

Ia menegaskan bahwa NU tidak seharusnya diperlakukan sebagai alat kepentingan kekuasaan.

“NU bukan ormas biasa yang yang bisa diperlakukan sebagai alat politik kekuasaan,” tegasnya, seraya menyebut NU sebagai pilar penting berdirinya bangsa.

Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan negara yang terlalu jauh dalam suksesi organisasi keagamaan berpotensi merusak independensi NU.

Menurutnya, hal tersebut dapat menggerus posisi NU sebagai kekuatan moral bangsa.

Dalam konteks kepemimpinan nasional, ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil sikap sebagai negarawan dengan menjaga jarak dari dinamika internal NU.

Menurutnya, penghormatan terhadap NU justru diwujudkan dengan tidak mengintervensi proses organisasinya.

Ia turut mengutip pandangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menegaskan bahwa agama tidak boleh dijadikan alat legitimasi kekuasaan.

Ketika organisasi keagamaan terlalu dekat dengan kekuasaan, menurut Gus Dur, daya kritis dan otoritas moralnya dapat melemah.

Baca Juga: Kompak! Pemerintah, NU, dan Muhammadiyah Rayakan Iduladha Serentak 27 Mei 2026

“NU boleh dekat dengan negara, tetapi tidak boleh larut menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan sesaat,” tegasnya.

Khalilur R Abdullah Sahlawiy menyebut Muktamar NU ke-35 bukan hanya soal pemilihan kepemimpinan, melainkan ujian kemandirian organisasi.

Pertanyaan utamanya, menurut dia, adalah apakah NU masih mampu berdiri di atas kemandiriannya sendiri tanpa tekanan eksternal.

“Yang sedang dipertaruhkan adalah marwah NU sebagai kekuatan moral bangsa,” tegasnya.