News / Nasional
Rabu, 20 Mei 2026 | 06:00 WIB
Sejumlah pelajar di Papua menyantap MBG. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemerintah Indonesia mendapat apresiasi dari United Nations Children's Fund (UNICEF). (Foto dok. BGN)
Baca 10 detik
  • Pemerintah menegaskan proyek lumbung pangan di Wanam, Papua Selatan, tidak berkaitan dengan narasi film mengenai masyarakat adat.
  • Proyek strategis nasional ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan satu juta hektare lahan sawah baru.
  • Progres pembangunan fasilitas penunjang di Wanam berjalan signifikan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Suara.com - Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan di Wanam, Merauke, Papua Selatan, dipastikan tidak memiliki keterkaitan dengan film yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Pemerintah dan pengamat menegaskan proyek tersebut harus tetap dilanjutkan sebagai bagian dari agenda besar ketahanan pangan nasional.

Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale sebelumnya menyoroti isu masyarakat adat di Papua Selatan terkait ruang hidup dan hutan adat.

Namun pihak terkait menegaskan bahwa lokasi yang ditampilkan dalam film tersebut bukan berada di kawasan PSN Wanam yang tengah dikembangkan sebagai lumbung pangan satu juta hektare.

Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai proyek cetak sawah di Wanam bersifat strategis di tengah tantangan pangan global.

Ia menyebut ketahanan pangan menjadi isu krusial yang harus diantisipasi sejak dini.

“Menurut saya kebijakan PSN Wanam ini cukup visioner, karena ke depan negara-negara global akan fokus pada isu pangan. Kalau Indonesia sampai defisit pangan, itu justru lebih berbahaya,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, program tersebut ditujukan untuk memperkuat kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi beras, penciptaan lapangan kerja di pedesaan, hingga peningkatan pendapatan petani. Menurutnya, lahan tidak produktif dapat dioptimalkan menjadi kawasan produksi yang bernilai ekonomi.

Terkait kritik yang muncul, Iwan menegaskan kebebasan berekspresi tetap harus dihormati. Namun ia mengingatkan agar tidak digunakan untuk membangun narasi yang menyesatkan atau bermuatan agenda tertentu.

Baca Juga: Musamus, Arsitektur Alam Papua yang Terancam Ekspansi Proyek Besar

“Soal kritik dalam karya film itu bagian dari demokrasi. Tapi tidak boleh digunakan untuk delegitimasi atau agenda politik terselubung,” tegasnya.

Ia juga menyebut pemerintah telah memiliki kajian lingkungan serta regulasi yang mengatur pelaksanaan proyek berskala besar tersebut. Karena itu, pelaksanaan PSN Wanam dinilai tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

“Di tengah tekanan global saat ini, kita perlu membangun optimisme, bukan provokasi,” tambahnya.

Di lapangan, PSN Wanam dilaporkan menunjukkan perkembangan signifikan dengan sejumlah fasilitas utama yang telah rampung. Proyek ini juga mulai memberikan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.

Salah satu warga Papua, Tarsan Balagaize, mengaku merasakan manfaat langsung dari pembangunan tersebut. Ia menilai proyek ini membuka harapan baru bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

“Kami harus bersyukur karena kapan lagi kami bisa menerima ini. Ini bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk anak cucu,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Load More