PBB Sebut Penangkapan Aktivis Sumud Flotilla oleh Israel Tabrak Hukum Internasional

Suara.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam tindakan militer Israel yang menyergap dan mencegat konvoi kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla di perairan internasional.

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, menyatakan keprihatinan mendalam atas nasib ratusan aktivis lintas negara yang ditahan secara paksa dalam operasi tersebut.

PBB menilai aksi pencegatan bersenjata di laut lepas itu tidak mengindahkan hukum internasional dan berpotensi memperburuk penderitaan warga sipil di Jalur Gaza.

PBB Soroti Keselamatan Aktivis Global Sumud Flotilla

Dalam konferensi pers resmi di New York, Stephane Dujarric menegaskan keselamatan seluruh relawan di atas armada kemanusiaan harus dijamin sepenuhnya.

“Kami sangat prihatin atas keselamatan semua orang di kapal. Mereka harus dilindungi, dan mereka harus dipastikan tetap aman,” kata Dujarric kepada awak media.

Ia juga menegaskan bahwa hukum internasional di laut lepas wajib dipatuhi oleh seluruh pihak.

“Hukum internasional di laut lepas harus dipatuhi,” ujarnya.

Penangkapan para aktivis di kapal sipil tersebut memicu gelombang kecaman internasional karena dinilai melanggar hak asasi manusia dan kebebasan navigasi maritim.

Baca Juga: 'Jangan Kaget Bunda, HP Sudah Dibuang ke Laut', Pesan Terakhir Andi Angga Sebelum Ditangkap Israel

PBB Pertanyakan Kepatuhan Israel terhadap Hukum Internasional

Saat ditanya mengenai sikap resmi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Dujarric menyebut pihaknya masih melakukan peninjauan lebih lanjut terkait insiden tersebut.

Meski demikian, ia memberi sinyal kuat bahwa operasi militer Israel di perairan internasional dinilai tidak sepenuhnya mematuhi hukum internasional.

“Hal tersebut tampaknya tidak dilakukan dengan mengindahkan hukum internasional secara penuh,” ujar Dujarric.

Selain menyoroti penangkapan armada kemanusiaan, PBB juga mendesak Israel menghentikan berbagai pembatasan terhadap distribusi bantuan ke Jalur Gaza.

Menurut Dujarric, jalur darat resmi tetap menjadi cara paling efektif untuk mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza.