- KPK menerima keluhan pemangku kepentingan pendidikan dan kesehatan terkait pemotongan anggaran demi program Makan Bergizi Gratis pemerintah.
- Deputi Pencegahan KPK, Aminudin, menyoroti kerentanan tata kelola Badan Gizi Nasional akibat kesiapan infrastruktur dan regulasi yang minim.
- Badan Gizi Nasional mengelola anggaran jumbo mencapai Rp268 triliun pada 2026 meskipun lembaga tersebut baru saja dibentuk.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya sejumlah stakeholder yang mengeluhkan pemotongan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menjelaskan bahwa stakeholder yang menyampaikan keluhan berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan.
Awalnya, ia menjelaskan sumber pendanaan program MBG diambil dari pemotongan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.
“Sumber pendanaan MBG ini itu diambil dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan ekonomi ya. Ini yang menyebabkan beberapa stakeholder yang selama ini mengampu pendidikan, kesehatan itu, ya, sedikit berteriak gitu ya,” kata Aminudin kepada wartawan di Banten, Rabu (20/5/2026).
Bahkan, ia mengaku mendengar langsung keluhan terkait pemotongan anggaran untuk MBG melalui kenalannya.
“Saya kebetulan punya teman, ya, di antaranya teman-teman yang bergerak di sektor pendidikan, ‘kok anggaran kami dipakai untuk begitu ya?’ Itu relevansinya dengan biaya pendidikan,” tutur Aminudin.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal kesiapan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dibentuk tetapi langsung mengelola anggaran besar untuk program MBG.
Aminudin menilai kondisi internal BGN saat ini masih belum matang dari sisi infrastruktur, organisasi, hingga regulasi. Karena itu, kerawanan masalah tata kelola dinilai berpotensi muncul.
“Kondisi ini sangat rentan terjadi minimal kalau kita lihat dari sisi tata kelola akan berantakan,” ujar Aminudin.
Baca Juga: Prabowo Persilakan DPR hingga Kepala Daerah Cek Dapur MBG: Temuan Penyimpangan Langsung Ditindak
Ia menjelaskan BGN menerima anggaran sekitar Rp85 triliun pada 2025 meski serapannya disebut hanya sekitar 60 persen atau Rp61 triliun. Kemudian pada 2026, anggaran MBG melonjak menjadi Rp268 triliun.
“Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya berantakan, organisasinya, regulasinya juga belum siap sudah mendapat anggaran cukup besar dengan anggaran jumbo,” tandas Aminudin.
Berita Terkait
-
Prabowo Persilakan DPR hingga Kepala Daerah Cek Dapur MBG: Temuan Penyimpangan Langsung Ditindak
-
Anggaran MBG Dipangkas, JPPI Minta Dana Pendidikan Fokus untuk Sekolah Rusak dan Guru
-
Anggaran MBG Dipangkas, Rupiah Kembali Menguat
-
KPK Terbitkan 2 Sprindik Baru dalam Pengembangan Kasus Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
-
JPPI Sentil Pemerintah: Kasih Anak Makan Gratis Tak Otomatis Ubah Program Pangan Jadi Pendidikan
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Bukan Cuma Jualan Dawet, Cerita Siti Aminah Bikin Usaha Tradisional Tetap Laris
-
Mengintip EIGER Nature, Wajah Baru Ekowisata Bogor yang Buka September 2026
-
Kata Warga, Pedagang hingga Ojol soal Demo Mahasiswa Digelar di Bundaran HI
-
Bukan Sekadar Bikin Citra, Ini Cara PR Membangun Kepercayaan di Era AI
-
Mendagri Apresiasi Posko Sikka, Dirjen Bina Adwil Dorong Percepatan Pendataan Pascagempa Maumere
-
Gudang Solar Subsidi 5.350 Liter di Palembang Ternyata Beroperasi di Balik Bengkel Las
-
Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026
-
5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran
-
Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo
-
Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan