- IDAI mendesak pemerintah memprioritaskan pemberian protein hewani dari pangan lokal untuk mencegah stunting pada anak usia enam bulan.
- Penggunaan susu formula dalam program Makan Bergizi Gratis dinilai kurang efektif dibandingkan makanan pendamping berbasis sumber pangan lokal.
- Pemerintah diminta mengalihkan anggaran susu formula guna memperkuat kemandirian pangan nasional serta intervensi gizi berbasis bukti ilmiah klinis.
Suara.com - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendorong pemerintah memprioritaskan pangan lokal dalam upaya pencegahan stunting dibanding distribusi susu formula massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
IDAI menilai tatalaksana nutrisi anak usia di atas enam bulan yang terbukti efektif mencegah stunting adalah makanan pendamping ASI berbasis protein hewani dari pangan lokal.
Ketua Unit Kerja Koordinasi Nutrisi dan Penyakit Metabolik IDAI, Dr Yoga Devaera, Sp.A, Subsp.NPM(K), mengatakan pangan lokal memiliki efektivitas lebih baik dalam mencegah stunting.
“Pangan lokal lebih ampuh cegah stunting. Untuk anak di atas 6 bulan, makanan terbaik untuk mencegah stunting adalah protein hewani dari pangan lokal seperti telur, ikan, ayam, dan daging,” kata Yoga dalam siaran pers, Kamis (21/5/2026).
IDAI juga menegaskan substitusi berbasis susu formula bukan pendekatan utama penanganan stunting. Tatalaksana nutrisi pasca 6 bulan (MPASI) yang terbukti secara klinis mencegah stunting dengan pemberian protein hewani dari pangan lokal.
"Seperti telur, ikan, daging, bukan substitusi berbasis Ultra-Processed Food (UPF) berupa susu formula," imbuh Yoga.
Karena itu, IDAI meminta pemerintah mempertimbangkan pengalihan anggaran pengadaan susu formula komersial untuk memperkuat program MPASI berbasis pangan lokal.
IDAI menyebut langkah tersebut penting untuk mendukung kemandirian pangan nasional sekaligus memperkuat intervensi gizi berbasis bukti ilmiah dalam penanganan stunting.
Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, DR Dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA, Subsp Kardio(K), mengatakan pihaknya sebenarnya mendukung seluruh upaya pemerintah dalam memperbaiki gizi nasional.
Baca Juga: KPK: Seharusnya MBG Dilakukan Secara Selektif, Bukan Masif
“IDAI berharap BGN dapat segera melakukan telaah ulang dan sinkronisasi petunjuk teknis sebelum kebijakan ini menimbulkan kerugian kesehatan yang luas," kata Piprim.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 6 Sunscreen Pencerah di Indomaret yang Worth It Masuk Keranjang Belanja
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM