- IDAI mendesak pemerintah memprioritaskan pemberian protein hewani dari pangan lokal untuk mencegah stunting pada anak usia enam bulan.
- Penggunaan susu formula dalam program Makan Bergizi Gratis dinilai kurang efektif dibandingkan makanan pendamping berbasis sumber pangan lokal.
- Pemerintah diminta mengalihkan anggaran susu formula guna memperkuat kemandirian pangan nasional serta intervensi gizi berbasis bukti ilmiah klinis.
Suara.com - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendorong pemerintah memprioritaskan pangan lokal dalam upaya pencegahan stunting dibanding distribusi susu formula massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
IDAI menilai tatalaksana nutrisi anak usia di atas enam bulan yang terbukti efektif mencegah stunting adalah makanan pendamping ASI berbasis protein hewani dari pangan lokal.
Ketua Unit Kerja Koordinasi Nutrisi dan Penyakit Metabolik IDAI, Dr Yoga Devaera, Sp.A, Subsp.NPM(K), mengatakan pangan lokal memiliki efektivitas lebih baik dalam mencegah stunting.
“Pangan lokal lebih ampuh cegah stunting. Untuk anak di atas 6 bulan, makanan terbaik untuk mencegah stunting adalah protein hewani dari pangan lokal seperti telur, ikan, ayam, dan daging,” kata Yoga dalam siaran pers, Kamis (21/5/2026).
IDAI juga menegaskan substitusi berbasis susu formula bukan pendekatan utama penanganan stunting. Tatalaksana nutrisi pasca 6 bulan (MPASI) yang terbukti secara klinis mencegah stunting dengan pemberian protein hewani dari pangan lokal.
"Seperti telur, ikan, daging, bukan substitusi berbasis Ultra-Processed Food (UPF) berupa susu formula," imbuh Yoga.
Karena itu, IDAI meminta pemerintah mempertimbangkan pengalihan anggaran pengadaan susu formula komersial untuk memperkuat program MPASI berbasis pangan lokal.
IDAI menyebut langkah tersebut penting untuk mendukung kemandirian pangan nasional sekaligus memperkuat intervensi gizi berbasis bukti ilmiah dalam penanganan stunting.
Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, DR Dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA, Subsp Kardio(K), mengatakan pihaknya sebenarnya mendukung seluruh upaya pemerintah dalam memperbaiki gizi nasional.
Baca Juga: KPK: Seharusnya MBG Dilakukan Secara Selektif, Bukan Masif
“IDAI berharap BGN dapat segera melakukan telaah ulang dan sinkronisasi petunjuk teknis sebelum kebijakan ini menimbulkan kerugian kesehatan yang luas," kata Piprim.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
AI hingga Microchip, RI-China Buka Jalan Baru Kerja Sama Teknologi
-
Kalimantan Belum Selesai, Karhutla Kini Kepung Papua Tengah: Api Makin Meluas
-
Tampang Maulana Paputungan Ayah Keji Pembunuh Disertai Mutilasi Anak Kandung di Merauke
-
Beli Voucher Game di BRImo Dapat Cashback Saldo 50 Persen
-
Investasi RI Tembus Rp1.010 Triliun, HIPMI Dorong Pengusaha Lokal Ikut Menikmati Dampaknya
-
Karhutla Kalimantan Mengganas, Presiden Prabowo Optimistis Bisa Segera Dijinakkan
-
22,69 Juta Pengguna Kripto RI, Tantangan Berikutnya Bikin Mereka Tak Lari ke Platform Asing
-
Bukan Sekadar Hitung Langkah, Galaxy Watch Ultra2 dan Watch9 Bantu Atur Beban Latihan
-
Korban FOMO Merapat! Eksotisnya Wajah Sungai Bogowonto Purworejo Saat Surut
-
Prabowo Tak Main-Main! Bidik 4 Korporasi di Balik Karhutla Kalimantan, Izin Bakal Dicabut