- Dosen Binus, Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, memperingatkan potensi kudeta gaya baru melalui infiltrasi militer ke ruang sipil Indonesia.
- Keterlibatan militer dalam sektor pangan dan pembangunan dinilai mendistorsi tata kelola serta mengabaikan penguatan kapasitas profesional sipil.
- Peningkatan peran militer di institusi sipil berisiko melemahkan supremasi sipil dan mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam tata negara demokrasi.
Suara.com - Dosen Hukum Bisnis Universitas Binus, Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, memperingatkan potensi kudeta gaya baru seiring meluasnya peran militer di ruang sipil.
Reza menilai gejala ini terlihat dari pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) hingga keterlibatan tentara dalam sektor pangan dan pembangunan.
Peringatan tersebut disampaikan dalam diskusi publik di Jakarta yang membahas arah kebijakan pertahanan nasional.
Menurut Reza, situasi ini menunjukkan adanya distorsi dalam tata kelola negara, di mana militer tidak lagi terbatas pada fungsi pertahanan.
“Publik berharap ada supremasi sipil yang kuat. Tapi yang terjadi sekarang justru ruang-ruang sipil pelan-pelan diambil alih militer,” ujarnya.
Reza menilai kondisi ini berpotensi menghidupkan kembali pola lama seperti dwifungsi ABRI.
Reza juga menyoroti rencana penambahan puluhan ribu personel militer serta pembangunan batalyon baru dalam beberapa tahun ke depan.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengambil alih peran sektor sipil yang selama ini ditangani kementerian teknis.
“Negara seperti terlihat malas membangun kapasitas sipil. Padahal kita dijanjikan jutaan lapangan kerja, tapi justru rekrutmen militer yang diperluas,” katanya.
Baca Juga: Deretan Ulah Oknum TNI Disorot! Desakan Kembalikan Militer ke Fungsi Pertahanan Menguat
Reza mempertanyakan efektivitas anggaran besar yang digelontorkan untuk fungsi yang dinilai tumpang tindih.
Menurutnya, sektor seperti pertanian, kesehatan, dan pembangunan seharusnya diperkuat melalui tenaga profesional sipil, bukan pendekatan militer.
Dalam forum itu, Reza juga menyinggung dugaan kasus korupsi di lembaga sipil yang melibatkan eks personel militer.
Reza menegaskan latar belakang militer tidak otomatis menjamin tata kelola yang transparan.
“Tidak ada jaminan bahwa mereka yang berasal dari militer otomatis punya transparansi yang baik saat mengelola anggaran sipil,” ujarnya.
Ia turut membandingkan dengan tren global di sejumlah negara yang mengalami penguatan militer dalam politik.
Berita Terkait
-
Deretan Ulah Oknum TNI Disorot! Desakan Kembalikan Militer ke Fungsi Pertahanan Menguat
-
Ngeri! Mahasiswi UNP dan Warga Kena Peluru Nyasar Latihan Militer, Proyektil Bersarang di Paha
-
Menang Praperadilan, Kuasa Hukum Andrie Yunus Desak Polda Metro Jaya Tarik Berkas dari Puspom TNI
-
5 Anggota SEVENTEEN Umumkan Jadwal Wamil, OT13 Ditargetkan Kembali 2028
-
Bukan Melalui Kekerasan, Militerisasi Masuk ke Ranah Sipil Lewat Jalur Administratif Halus
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Bakal Safari Minta Masukan Partai Politik
-
AJI dan PBHI Soroti Batalyon Teritorial Pembangunan: Demokrasi Dipersempit, Pers Terancam Dibungkam
-
Istana Jadwalkan Pelantikan Pimpinan BGN Nanik S Deyang Dkk Pekan Depan
-
Prasetyo Hadi Ungkap Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang Pimpin BGN
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Konflik Lahan Rumpin vs TNI AU Belum Tuntas, Warga Kembali Mengadu di Aksi Kamisan
-
Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Tinggal Tunggu Pelantikan?
-
KPK Bongkar Transaksi Aneh Anak Buah Silmy Karim: Bayar Rumah Mewah Pakai Kepingan Emas
-
Modus Licin Staf Imigrasi, Pakai Rekening OB dan Cleaning Service Buat Tampung Duit Suap Izin WNA
-
Kejagung Diminta Usut Tuntas Korupsi MBG Dadan Cs dan Dugaan Monopoli Dapur